Ambon, Liputan 21.com – Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, mewakili seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Maluku, menyampaikan saran dan masukan strategis kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2026.
Musrenbang yang mengusung tema “Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, Ekonomi Produktif dan Inklusif” ini resmi dibuka oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, bertempat di Hotel Santika Premier, Ambon, Selasa (27/5/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh tokoh nasional dan daerah, di antaranya Anggota DPR RI Saadiah Uluputty, Anggota DPD RI Novita Anakotta, Wakil Gubernur Maluku, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, Forkopimda, narasumber dari Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pangan Nasional, serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Maluku, pimpinan instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan yang pertama dalam periode pemerintahan 2025–2029, dan menjadi pondasi awal dalam menyelaraskan arah pembangunan jangka menengah daerah.
“Musrenbang ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan visi Transformasi Menuju Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Lewerissa.
Gubernur juga menekankan tujuh prioritas pembangunan yang menjadi fokus dalam RKPD 2026, antara lain peningkatan layanan dasar, daya saing ekonomi berbasis lokal, infrastruktur dan konektivitas, ketahanan sosial, pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim, tata kelola pemerintahan, serta penguatan kapasitas kelembagaan berbasis kearifan lokal.
Selain itu, Gubernur meminta seluruh kepala daerah segera menindaklanjuti program strategis berupa penuntasan kemiskinan ekstrem, pembentukan koperasi merah putih, sekolah rakyat, dan makan bergizi gratis.
Dalam RPJMN 2025–2029, disebutkan pula tiga proyek strategis nasional di Maluku yang menjadi prioritas pusat, yakni Bendungan Way Apu, Pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela, dan Pengembangan Maluku Integrated Port.
Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah saran dan masukan kepada Dirjen Otda, khususnya mengenai perlunya dukungan kebijakan afirmatif bagi wilayah kepulauan, penguatan kewenangan daerah, hingga peningkatan sinergi antarlembaga dalam mendorong percepatan pembangunan yang berkeadilan.
“Banyak isu strategis di wilayah kepulauan seperti Maluku yang perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat. Kami berharap Musrenbang ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegas Bupati Hanubun.
Musrenbang ini diharapkan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga perencanaan tahun 2026 dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Maluku. (Kef)
0 Komentar