Kerja sama bilateral ini membuka peluang baru bagi Maluku untuk mendorong pengelolaan sumber daya laut tidak sekadar berorientasi pada penangkapan ikan, tetapi bergerak menuju industri perikanan terintegrasi, investasi, pengolahan, hingga penciptaan lapangan kerja di daerah.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan, dipilihnya Kota Tual sebagai lokasi peluncuran kerja sama RI–Tiongkok menunjukkan posisi strategis Maluku dalam sektor perikanan tangkap nasional.
“Dengan 91,71 persen wilayah Maluku berupa lautan, kehidupan masyarakat kami sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, kerja sama skema TCG ini harus memberikan manfaat nyata dan langsung bagi daerah serta masyarakat Maluku,” kata Hendrik.
Menurutnya, potensi perikanan Maluku harus dikelola dengan pendekatan yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi daerah. Peningkatan produksi tidak boleh berdiri sendiri tanpa diikuti penguatan industri pengolahan dan ekosistem usaha perikanan.
Pemprov Maluku, kata Hendrik, mendorong agar seluruh rantai kegiatan perikanan dapat dibangun dan terintegrasi di Maluku.
Mulai dari penangkapan, pendaratan ikan, pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga pembangunan fasilitas pendukung perikanan, seluruhnya diharapkan mampu menciptakan nilai ekonomi di daerah.
“Kami ingin memastikan potensi sumber daya ikan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk Maluku. Kegiatan penangkapan harus diikuti dengan hasil tangkapan, proses pengolahan, hingga pembangunan fasilitas pendukung perikanan di daerah ini,” tegasnya.
BUKAN SEKADAR TANGKAP IKAN
Arah kerja sama ini sekaligus menempatkan Maluku pada peluang pengembangan hilirisasi sektor perikanan.
Dengan posisi geografis dan potensi sumber daya laut yang besar, pemerintah daerah berharap investasi yang masuk tidak berhenti pada aktivitas penangkapan, tetapi turut membangun industri pengolahan serta membuka ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal, nelayan, dan tenaga kerja Maluku.
Hendrik memastikan Pemprov Maluku siap memberikan dukungan sesuai kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.
Sinergi juga diharapkan terbangun antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha perikanan lokal, serta mitra investasi dari Tiongkok.
Peluncuran kerja sama di Kota Tual turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, Direktur Jenderal Tangkap KKP Lotharia Latif, Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat, perwakilan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok, serta pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, DPRD Maluku Tenggara, dan DPRD Kota Tual.
Hadir pula pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku dan pemerintah kabupaten/kota, manajemen PT Samudera Indo Sejahtera (SIS), mitra kerja sama asal Tiongkok, tokoh adat Raja Dullah dan Raja Tual, serta pelaku usaha perikanan dan nelayan setempat.
Dari Kota Tual, pemerintah berharap kerja sama TCG RI–Tiongkok menjadi pintu masuk bagi pengelolaan potensi kelautan Maluku yang lebih terintegrasi.
Targetnya bukan hanya meningkatkan aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga menggerakkan investasi, memperkuat industri pengolahan, membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan memperbesar kontribusi sektor kelautan terhadap ekonomi masyarakat Maluku.
Dengan potensi laut yang mencapai 91,71 persen wilayahnya, Maluku kini mendorong agar kekayaan laut tidak hanya menjadi sumber daya yang ditangkap, tetapi juga diolah dan menghasilkan nilai ekonomi sebesar-besarnya di tanah Maluku.
0 Komentar