Dalam pemaparannya, Hironimus mengungkapkan bahwa masyarakat Kei telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat mulia sejak ratusan tahun lalu. Bahkan, menurutnya, ketika sekitar tahun 1500-an masyarakat Jerman masih memperdebatkan di lingkungan akademik apakah perempuan diakui sebagai manusia secara hukum, masyarakat Kei telah menjadikan perempuan sebagai sumber kehidupan dan inspirasi lahirnya hukum adat.
"Pada masa itu, di Jerman masih diperdebatkan apakah perempuan adalah manusia atau bukan. Sementara di tanah Kei, perempuan justru menjadi pemicu lahirnya nilai-nilai kebaikan dan pembentukan hukum adat. Ini menunjukkan bahwa cara pandang leluhur Kei terhadap perempuan jauh lebih maju," ujar Hironimus.
Ia menjelaskan, berbagai penuturan adat menyebutkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam lahirnya hukum adat Kei. Meskipun keputusan hukum ditetapkan para laki-laki, perempuan menjadi inspirasi utama yang mendorong lahirnya kesepakatan adat tersebut.
Menurut Hironimus, filosofi masyarakat Kei memandang perempuan sebagai pemberi kehidupan. Oleh karena itu, menjaga martabat dan kehormatan perempuan merupakan kewajiban yang diwariskan para leluhur.
"Perempuan adalah sumber kehidupan. Karena itu, kehormatannya harus dijaga. Nilai ini bukan sekadar simbol, tetapi menjadi dasar kehidupan masyarakat Kei," katanya.
Namun demikian, ia mengajak peserta diskusi untuk merefleksikan apakah nilai-nilai luhur tersebut masih dijalankan oleh generasi sekarang atau mulai tergerus oleh perkembangan zaman.
Selain membahas budaya, Hironimus juga mengkritisi praktik demokrasi modern yang dinilainya semakin menjauh dari makna demokrasi yang sesungguhnya.
"Kalau demokrasi berarti rakyat yang berkuasa, maka yang kita lihat hari ini justru uang yang berkuasa. Demokrasi kita semakin transaksional, mulai dari tingkat nasional hingga daerah," tegasnya.
Ia menilai perempuan memiliki peran strategis untuk mengembalikan demokrasi pada nilai-nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Sebagai pemberi kehidupan, perempuan diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut mengawal lahirnya kepemimpinan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Hironimus juga menjelaskan bahwa dalam filosofi kepemimpinan adat Kei, kekuasaan bukanlah alat untuk menguasai, melainkan amanah untuk menjaga kehidupan, melindungi masyarakat, serta memastikan setiap orang memperoleh hak dan keadilan.
"Saya berharap generasi muda terus belajar kepada para tetua adat agar nilai-nilai luhur Kei tidak hilang. Transformasi boleh terjadi, tetapi jangan sampai menghilangkan jati diri budaya yang diwariskan leluhur," pungkasnya.
Diskusi yang diprakarsai GEP Kei bersama OKP Cipayung Plus ini dihadiri mahasiswa, aktivis, organisasi kepemudaan, dan masyarakat umum. Forum tersebut menjadi ruang bertukar gagasan mengenai budaya, demokrasi, serta penguatan peran perempuan dalam kehidupan sosial, budaya, dan kepemimpinan di Kabupaten Maluku Tenggara.
0 Komentar