Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Diskusi Mingguan Kelas Keempat yang diselenggarakan Gerakan Edukasi Perempuan (GEP) Kei bersama OKP Cipayung Plus mengusung tema "Perempuan dalam Bingkai Budaya dan Demokrasi: Dari Tradisi Menuju Transformasi", Minggu (5/7/2026), di Landmark Langgur.
Dalam pemaparannya, Hironimus membandingkan sejarah Eropa dengan budaya Kei. Ia menyebutkan bahwa sekitar tahun 1500-an di Jerman masih terjadi perdebatan di kalangan akademisi mengenai apakah perempuan diakui sebagai manusia secara hukum.
Sementara pada periode yang hampir bersamaan, masyarakat Kei justru telah menempatkan perempuan sebagai sosok yang memegang peranan penting dalam kehidupan adat dan pembentukan hukum.
"Ketika di Eropa perempuan masih diperdebatkan status kemanusiaannya, di Kei perempuan sudah menjadi pemicu lahirnya nilai-nilai kebaikan dan pembentukan hukum adat. Ini menjadi kebanggaan kita sebagai orang Kei," ujarnya.
Menurut Hironimus, berbagai penuturan adat menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi besar dalam lahirnya hukum adat Kei. Meski proses penetapan hukum dilakukan para laki-laki, perempuan menjadi inspirasi dan penggerak utama lahirnya nilai-nilai yang kemudian disepakati bersama.
Ia menjelaskan bahwa dalam filosofi Kei, perempuan dimaknai sebagai sumber kehidupan. Karena itu, menjaga kehormatan perempuan merupakan kewajiban seluruh masyarakat.
"Perempuan adalah pemberi kehidupan. Filosofi kita mengajarkan bahwa kehormatan perempuan harus dijaga karena dari sanalah kehidupan bermula," katanya.
Namun, Hironimus juga mengajak peserta diskusi untuk mengkritisi relevansi nilai-nilai tersebut di tengah perubahan zaman. Ia mempertanyakan apakah generasi saat ini masih memegang teguh filosofi leluhur atau mulai meninggalkannya.
Selain membahas budaya, Hironimus turut menyoroti praktik demokrasi modern yang menurutnya semakin didominasi kepentingan transaksional.
"Kalau demokrasi dimaknai sebagai kekuasaan rakyat, yang kita saksikan sekarang justru uang yang lebih berkuasa daripada rakyat. Demokrasi kita banyak diwarnai praktik transaksional," tegasnya.
Ia mengajak perempuan untuk mengambil peran lebih besar dalam mengembalikan demokrasi kepada nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Menurutnya, perempuan sebagai pemberi kehidupan memiliki tanggung jawab menjaga arah kehidupan masyarakat agar tidak kehilangan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan.
Hironimus juga mengingatkan bahwa filosofi kepemimpinan dalam adat Kei bukanlah tentang kekuasaan semata, melainkan amanah untuk menjaga kehidupan, melindungi keluarga, serta memastikan setiap orang memperoleh hak dan keadilan.
"Filosofi leluhur mengajarkan bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab untuk menjaga kehidupan, bukan alat untuk menguasai orang lain. Karena itu, nilai-nilai adat harus tetap menjadi fondasi dalam menghadapi perubahan zaman," pungkasnya.
Diskusi yang diinisiasi GEP Kei bersama OKP Cipayung Plus tersebut dihadiri mahasiswa, aktivis, organisasi kepemudaan, dan masyarakat umum sebagai ruang dialog mengenai budaya, demokrasi, serta penguatan peran perempuan dalam kehidupan sosial dan kepemimpinan.
0 Komentar