Ketua OKK KNPI Maluku Sebut Musda KNPI Maluku Tenggara Ilegal dan Inkonstitusional, Minta Pemilihan Diulang

Langgur , Liputan21.com – Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD KNPI Maluku, S. Hamid Fakaubun, SH., MH, menilai pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kabupaten Maluku Tenggara berlangsung secara ilegal dan inkonstitusional.

Menurut Hamid, Musda yang sebelumnya dibuka secara resmi oleh Bupati Maluku Tenggara awalnya berjalan dengan khidmat. Namun, ia menilai jalannya persidangan kemudian diwarnai berbagai persoalan yang mencederai marwah organisasi kepemudaan.

Ia mengklaim terdapat intervensi dari sejumlah oknum alumni KNPI yang diduga memengaruhi proses pemilihan dengan mendukung kandidat tertentu. Menurutnya, tindakan tersebut mencoreng citra KNPI dan tidak mencerminkan semangat kaderisasi pemuda.

"Kalau sejak awal organisasi sudah diajarkan dengan pola transaksional, lalu apa yang bisa diharapkan dari kepemimpinan pemuda ke depan," ujar Hamid dalam keterangannya.

Hamid juga menyebut suasana persidangan sempat memanas setelah terjadi dugaan tindakan kekerasan terhadap pimpinan sidang. Ia mengaku menyayangkan tidak adanya langkah hukum maupun sikap tegas dari pihak yang hadir terkait insiden tersebut.

Sebagai Ketua OKK DPD KNPI Maluku, Hamid menilai persoalan tersebut semestinya diselesaikan terlebih dahulu sebelum Musda dilanjutkan. Menurutnya, keputusan untuk meneruskan forum hingga menghasilkan kepengurusan baru justru menimbulkan persoalan prosedural.

Selain itu, ia menilai forum Musda tidak memenuhi ketentuan organisasi karena, menurut klaimnya, tidak melibatkan sejumlah Organisasi Kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus, seperti HMI, IMM, GMNI, KAMMI, PMKRI, serta unsur pimpinan kecamatan.

Hamid juga mengklaim forum tidak memenuhi kuorum, namun tetap dipaksakan untuk melanjutkan musyawarah hingga menghasilkan keputusan.

"Sebagai Ketua OKK DPD KNPI Maluku, saya tidak menyetujui keputusan sepihak tersebut karena prosesnya menurut kami ilegal dan inkonstitusional," tegasnya.

Atas dasar itu, Hamid menyatakan akan meminta Ketua DPD KNPI Maluku melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Musda KNPI Maluku Tenggara. Ia juga mendesak agar hasil Musda dibatalkan dan dilaksanakan pemilihan ulang dengan melibatkan seluruh unsur organisasi yang memiliki hak untuk berpartisipasi, termasuk organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus.