Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tersebut membahas berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur sumber daya air di Provinsi Maluku, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara.
Dalam agenda tersebut, para kepala daerah memperjuangkan sejumlah program prioritas yang berkaitan dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengairan, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, serta penataan kawasan pesisir dan ketahanan sumber daya air di wilayah kepulauan Maluku.
Bupati Muhamad Thaher Hanubun menegaskan bahwa Maluku Tenggara membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat, terutama dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air yang dinilai sangat penting untuk menunjang kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap pemerintah pusat melalui Kementerian PU dapat memberikan dukungan nyata bagi Maluku Tenggara. Infrastruktur sumber daya air sangat dibutuhkan, baik untuk kebutuhan air bersih masyarakat, pengendalian banjir, maupun mendukung sektor pertanian dan kawasan pesisir,” ujar Hanubun.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan, khususnya di Maluku Tenggara yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Dirjen SDA Kementerian PU, Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, menyambut baik aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah dan menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia, termasuk Maluku Tenggara.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku.
0 Komentar