Dalam sambutannya, Bupati mengawali dengan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna tersebut dalam keadaan sehat.
Penyampaian LKPJ ini, kata Bupati, merupakan amanat dari regulasi yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.
“LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama untuk perbaikan kinerja pembangunan ke depan,” ujarnya.
Bupati menjelaskan, pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025 berpedoman pada sejumlah dokumen perencanaan dan penganggaran, yakni RKPD Tahun 2025, APBD Tahun Anggaran 2025, serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai rencana, meskipun masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan fiskal daerah serta belum optimalnya realisasi pendapatan.
“Hal ini menjadi catatan penting bagi kita semua agar ke depan efektivitas program dapat lebih ditingkatkan sehingga berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam paparannya, Bupati juga menyampaikan bahwa kebijakan strategis daerah tahun 2025 difokuskan pada tiga hal utama, yakni pengendalian inflasi, penurunan stunting, dan penurunan angka kemiskinan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, serta masyarakat.
Selain itu, terdapat 20 poin rekomendasi DPRD yang menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dari sisi indikator makro pembangunan, Bupati menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, yang mencerminkan perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Namun demikian, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius ke depan.
“Ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih kuat dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, laju inflasi daerah tercatat masih dalam kondisi relatif terkendali, menunjukkan adanya stabilitas harga di wilayah Maluku Tenggara.
Di akhir penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 telah dilaksanakan melalui APBD induk dan APBD perubahan, meskipun dihadapkan pada dinamika fiskal yang cukup menantang.
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif guna mendorong pembangunan daerah yang lebih baik di masa mendatang.
0 Komentar