Hal ini disampaikannya saat mengikuti rapat virtual bersama Bappenas dan Bappeda Provinsi Maluku dalam agenda Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang berlangsung di Aula Kantor Bupati, Senin (30/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Raudhah mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melakukan pertemuan lanjutan dengan Bappenas untuk menyampaikan sejumlah program prioritas pendidikan yang diharapkan dapat diakomodir oleh pemerintah pusat.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan workshop yang akan digelar pekan depan, sekaligus menyoroti kondisi kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara yang masih berada di angka sekitar 21 persen—lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Maluku sebesar 15 persen maupun angka nasional.
Menurutnya, kemiskinan di Maluku Tenggara bersifat struktural dan sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan.
“Kita tahu bahwa wilayah Maluku sekitar 93 persen adalah lautan, sehingga sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek, termasuk kemiskinan,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Raudhah, turut berdampak pada kualitas pendidikan. Ia menyebut masih banyak sekolah di wilayah kepulauan yang belum tersentuh program nasional.
Meski demikian, pihaknya tetap bersyukur atas hadirnya program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai sangat membantu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.
“Program ini sangat berdampak nyata, terutama bagi daerah yang sangat bergantung pada bantuan fisik dan dana transfer dari pusat,” ujarnya.
Raudhah juga mengungkapkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di Maluku Tenggara saat ini masih tergolong rendah, yakni berada di angka 57,95 persen dan masuk kategori belum tuntas. Kondisi ini juga berkorelasi dengan capaian literasi dan numerasi yang masih dipengaruhi oleh faktor kewilayahan.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat lebih mempertimbangkan kondisi geografis dalam merancang dan menyalurkan program, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
“Kami berharap usulan program yang kami sampaikan dapat dipertimbangkan secara serius,” harapnya.
Sebagai langkah konkret, Dinas Pendidikan Maluku Tenggara akan mengusulkan program nasional bertajuk Program Peningkatan Mutu Pendidikan Terpadu Daerah Kepulauan.
Program ini diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai persoalan pendidikan di wilayah kepulauan sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah
0 Komentar