Apel Akbar ini diikuti oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian Setda, para Camat, Direktur RSUD Karel Sadsuitubun, Kepala Puskesmas, serta para Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Maluku Tenggara.
Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka meningkatkan disiplin, soliditas, serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah guna mendorong kinerja birokrasi yang lebih responsif, efektif, dan cepat.
Dalam amanatnya, Bupati menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menempatkan aparatur sipil negara sebagai salah satu dari tiga pilar utama ketahanan nasional, selain TNI serta Polri dan intelijen.
Oleh karena itu, ASN dituntut untuk tampil unggul dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Guru, tenaga kesehatan, camat, kepala OPD, hingga kepala desa adalah bagian dari pilar ASN unggul yang menjadi harapan Presiden. Tanggung jawab kita sangat besar,” tegas Bupati.
Bupati juga mengutip arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, yang menekankan tiga strategi membangun ASN unggul, yakni kompetensi digital, inovasi berkelanjutan, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh ASN melakukan refleksi terhadap kondisi Maluku Tenggara yang kaya sumber daya alam, khususnya sektor kelautan dan perikanan, namun belum sepenuhnya mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Fenomena ini, menurutnya, dikenal sebagai resource curse atau kutukan sumber daya.
“Kita berada di persimpangan tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan, ditetapkan sebagai sentra Tuna-Cakalang-Tongkol nasional, pariwisata tumbuh, produksi perikanan dan perkebunan melampaui target.
Namun kemiskinan dan ketimpangan masih tinggi. Ini paradoks yang harus kita jawab,” ujarnya.
Bupati menilai, kutukan sumber daya terjadi akibat lemahnya institusi, pelayanan publik yang belum memadai, serta keterbatasan infrastruktur. Ia mencontohkan masih rendahnya kualitas layanan kesehatan, capaian pendidikan yang belum optimal, hingga infrastruktur dasar yang belum mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat.
Mengakhiri amanatnya, Bupati meminta tiga komitmen utama dari seluruh ASN Maluku Tenggara: menjadikan evaluasi kinerja sebagai alat diagnosis perbaikan, menerjemahkan arahan Presiden tentang birokrasi yang responsif, efektif, dan cepat ke dalam kerja nyata, serta mematahkan kutukan sumber daya agar kekayaan daerah benar-benar menjadi berkah bagi kesejahteraan rakyat.
“Maluku Tenggara tidak boleh hanya kaya sumber daya, tetapi harus sejahtera rakyatnya. Kuncinya ada di tangan kita, birokrasi yang unggul,” tutup Bupati.
0 Komentar