Langgur, Liputan 21.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperjuangkan akselerasi pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Salah satunya dengan menyerahkan sejumlah proposal strategis lintas sektor kepada dua anggota DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, Sabtu (3/1/2026).
Penyerahan proposal berlangsung di Ruang Kerja Bupati Maluku Tenggara dan dipimpin langsung oleh Bupati Muhammad Thaher Hanubun, didampingi jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dua anggota DPR RI yang menerima langsung proposal tersebut yakni Saadiah Uluputty dari Komisi V DPR RI dan Anis Byarwati dari Komisi XI DPR RI. Keduanya disambut hangat sejak tiba di Bandara Karel Sadsuitubun Langgur, sebelum melanjutkan agenda pertemuan resmi di Kantor Bupati yang ditutup dengan santap kasih bersama.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Thaher menyerahkan proposal dari sejumlah dinas dan badan teknis, antara lain Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Dinas Perikanan, Bapedalitbangda, serta Badan Keuangan Daerah. Proposal ini menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pembangunan akibat keterbatasan fiskal.
Bupati Maluku Tenggara secara terbuka menyampaikan kondisi daerah yang tengah menghadapi efisiensi anggaran pada tahun 2025–2026, sebagai dampak kebijakan fiskal nasional. Kondisi ini, menurutnya, berpengaruh langsung terhadap optimalisasi pembangunan di berbagai sektor.
“Dalam situasi efisiensi ini, kami tidak pernah menyerah. Saya terus mendorong pimpinan OPD untuk tetap berinovasi dan bekerja maksimal membangun daerah, meskipun dengan keterbatasan anggaran. Yang besar dikurangi agar bisa cukup,” ujar Bupati dua periode tersebut.
Bupati Thaher juga meminta dukungan konkret dari kedua legislator DPR RI agar dapat membantu memperjuangkan proposal yang telah disampaikan, terutama di sektor infrastruktur, perhubungan, perumahan, perikanan, serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Selain pembangunan fisik, Bupati turut menyoroti beban anggaran daerah yang signifikan untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meski keberadaan PPPK sangat membantu roda pemerintahan, namun konsekuensinya ruang fiskal untuk pembangunan menjadi semakin terbatas.
“PPPK sangat membantu jalannya pemerintahan daerah, tetapi konsekuensinya anggaran pembangunan lainnya menjadi berkurang. Karena itu kami berharap ada dukungan nyata dari pusat melalui DPR RI,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Saadiah Uluputty dan Anis Byarwati menyatakan komitmen untuk membantu serta memperjuangkan aspirasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
Keduanya berjanji akan menyuarakan proposal yang disampaikan sesuai dengan kewenangan komisi masing-masing, demi mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara
0 Komentar