Jakarta, liputan21.con– Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, memaparkan isu-isu strategis serta potensi daerah dalam Dialog Strategis Nasional 2026 yang digelar bersama Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid (USAHID), dihadiri para Profesor/Guru Besar, dosen, mahasiswa Pascasarjana (S2 dan S3), serta perwakilan media.
Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Sekolah Pascasarjana USAHID, Prof. Dr. Rahmawati, M.Si, dan menghadirkan sejumlah narasumber nasional, antara lain Prof. Dr. Martani Huseini, Prof. Dr. Maman Hermawan, Dr. Teguh Santosa, dan Dr. Prasetya Yoga.
Dalam paparannya, Bupati Maluku Tenggara mengawali dengan menegaskan posisi daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara yang berada di antara potensi besar dan tantangan nyata.
Posisi Daerah: Potensi Besar dan Tantangan Nyata
Menurut Bupati, laut dan wilayah pesisir merupakan sumber penghidupan utama masyarakat, dengan potensi besar di sektor perikanan, pariwisata bahari, dan budaya. Namun demikian, daerah kepulauan juga dihadapkan pada berbagai tantangan struktural.
“Kami menghadapi keterbatasan fiskal, infrastruktur yang belum merata, kebutuhan penguatan SDM dan teknologi, serta tantangan konektivitas wilayah kepulauan. Di sinilah pentingnya dialog, bukan hanya membahas konsep, tetapi bagaimana implementasi yang nyata di daerah,” ujar Bupati.
Ekonomi Biru: Dari Konsep ke Praktik Lokal
Bupati menekankan bahwa ekonomi biru di daerah tidak dapat disalin mentah dari kebijakan pusat, melainkan harus diterjemahkan sesuai dengan karakter lokal.
Implementasi ekonomi biru di Maluku Tenggara, lanjutnya, diarahkan pada:
Perikanan berkelanjutan berbasis nelayan lokal
Pariwisata bahari skala kecil dan menengah yang ramah lingkungan
Hilirisasi sederhana untuk memberi nilai tambah di desa pesisir
Perlindungan ekosistem laut sebagai aset jangka panjang, dengan mengoptimalkan kearifan lokal dan hukum adat
Tantangan Implementasi: Efisiensi dan Ketidakpastian Global
Mengaitkan dengan dinamika nasional dan global, Bupati menyampaikan bahwa daerah dituntut semakin adaptif.
“Efisiensi anggaran menuntut prioritas dan kreativitas. Perubahan global membuat perencanaan harus adaptif. Inovasi tidak selalu soal teknologi, tetapi cara berpikir,” tegasnya.
Dengan karakter kepulauan, jarak, dan keterbatasan, inovasi di Maluku Tenggara harus lahir dari konteks lokal, bukan meniru daerah lain tanpa penyesuaian.
Kolaborasi sebagai Kunci Implementasi Kebijakan
Bupati juga menegaskan bahwa daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengimplementasikan ekonomi biru. Diperlukan kolaborasi multipihak, meliputi:
Pemerintah pusat melalui kebijakan dan regulasi yang adaptif
Perguruan tinggi melalui riset terapan dan penguatan SDM
Media dalam membangun narasi publik yang konstruktif
Investor dan dunia usaha melalui pembiayaan berkelanjutan
Komunitas lokal sebagai pelaku utama di lapangan
“Forum ini menjadi ruang penting untuk menyambungkan seluruh peran tersebut,” katanya.
Harapan dari Dialog Strategis Nasional
Menutup paparannya, Bupati Muhamad Thaher Hanubun menyampaikan harapan agar dialog strategis ini tidak berhenti pada diskusi akademik semata.
“Dialog hari ini harus memberikan kontribusi ide dan saran akademis yang nyata bagi daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Kabupaten Maluku Tenggara terbuka untuk kolaborasi, khususnya dalam:
Pilot project ekonomi biru
Penguatan SDM dan inovasi daerah
Investasi berkelanjutan berbasis lokal
Kemitraan riset dan kebijakan
Dialog Strategis Nasional 2026 ini diharapkan menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan implementasi daerah, khususnya bagi wilayah kepulauan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan
0 Komentar