Jakarta, liputan21.com – Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, memaparkan secara langsung potensi Provinsi Maluku serta arah implementasi Ekonomi Biru di daerah kepulauan dalam kegiatan Dialog Strategis Nasional 2026 yang digelar bersama Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid (USAHID) dan dihadiri para profesor, dosen, mahasiswa Pascasarjana (S2 dan S3), serta insan media.
Dalam paparannya, Bupati menyampaikan bahwa Provinsi Maluku memiliki luas wilayah sekitar 712.479 km², yang sebagian besar berupa lautan, yakni sekitar 658.294 km², sementara wilayah daratan hanya sekitar 54.185 km². Kondisi ini menegaskan karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan, di mana laut dan pesisir menjadi ruang hidup utama masyarakat.
“Laut dan pesisir bukan sekadar ruang geografis, tetapi sumber penghidupan utama masyarakat Maluku. Potensi perikanan, pariwisata bahari, dan budaya sangat besar, namun juga dihadapkan pada tantangan nyata,” ujar Bupati.
Bupati Muhamad Thaher Hanubun menjelaskan, meski memiliki potensi besar, daerah kepulauan seperti Maluku dan Maluku Tenggara masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan fiskal, infrastruktur yang belum merata, keterbatasan SDM dan teknologi, serta tantangan konektivitas antarwilayah kepulauan.
Oleh karena itu, menurutnya, dialog kebijakan sangat penting agar pembahasan tidak berhenti pada konsep, tetapi menyentuh implementasi.
Terkait Ekonomi Biru, Bupati menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh daerah.
“Ekonomi biru di daerah tidak bisa disalin mentah dari pusat. Ia harus diterjemahkan sesuai karakter lokal. Di Maluku Tenggara, implementasinya berarti perikanan berkelanjutan berbasis nelayan lokal, pariwisata bahari yang ramah lingkungan, hilirisasi sederhana di desa pesisir, serta perlindungan ekosistem laut sebagai aset jangka panjang,” tegasnya.
Bupati juga mengaitkan implementasi kebijakan daerah dengan kondisi nasional dan global yang menuntut efisiensi anggaran dan perencanaan adaptif. Ia menekankan bahwa inovasi tidak selalu identik dengan teknologi tinggi, melainkan cara berpikir dan pendekatan kebijakan yang sesuai dengan konteks daerah.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam menjembatani kebijakan nasional dan implementasi daerah.
“Daerah tidak bisa berjalan sendiri.
Pemerintah pusat, perguruan tinggi, media, dunia usaha, dan komunitas lokal harus berjalan bersama. Forum seperti ini menjadi ruang penting untuk menyambungkan semua peran tersebut,” katanya.
Menutup paparannya, Bupati Muhamad Thaher Hanubun menyampaikan harapannya agar Dialog Strategis Nasional 2026 menghasilkan rekomendasi konkret yang bermanfaat bagi daerah.
“Dialog ini tidak boleh berhenti sebagai diskusi. Maluku Tenggara terbuka untuk kolaborasi, pilot project ekonomi biru, penguatan SDM, investasi berkelanjutan, serta kemitraan riset dan kebijakan,” pungkasnya.
0 Komentar