Bupati Maluku Tenggara,Liputan 21.com Muhamad Thaher Hanubun, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur Maluku bersama Bupati/Wali Kota se-Maluku Tahun 2025 yang berlangsung di ruang rapat lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (11/9/2025).
Dengan mengusung tema “Peran GWPP: Kokohkan Sinergitas Daerah, Percepatan Pembangunan, dan Merajut Persatuan par Maluku pung Bae”, kegiatan ini menjadi momentum penting memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.
Rakor ini dilaksanakan menindaklanjuti amanat PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Para kepala daerah diminta menyampaikan laporan 10 menit terkait isu strategis, mulai dari keamanan dan ketertiban, koperasi merah putih, sekolah rakyat, makanan bergizi gratis, Maluku Integrated Port, LPPD, SPM, PI 10% Blok Masela, hingga eksistensi Bank Maluku-Malut.
Capaian Maluku Tenggara
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Thaher Hanubun memaparkan sejumlah progres pembangunan di Maluku Tenggara, di antaranya:
1. Pos Bantuan Hukum
Dibentuk sejak 2023 melalui Perbup Nomor 63 Tahun 2023.
Fokus memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi pemerintah Ohoi yang menghadapi sengketa Tata Usaha Negara.
Saat ini Pos Bantuan Hukum beroperasi di ruang kerja Bagian Hukum Setda Malra.
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
LPPD Tahun 2024 sudah disampaikan ke Pemprov Maluku pada 5 Mei 2025.
Nilai Evaluasi Kinerja menunjukkan tren peningkatan:
2022: 2,46 (Kategori Rendah, peringkat 3 Maluku)
2023: 2,64 (Kategori Sedang, peringkat 2 Maluku)
Tingkat keterisian e-LPPD mencapai 100 persen.
3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Laporan melalui aplikasi SPM Bangda Kemendagri sudah berjalan.
Keterisian data mencapai 73,08 persen pada Triwulan II, dan ditargetkan meningkat pada Triwulan III dan IV.
Komitmen Bersama
Bupati Thaher menegaskan bahwa Rakor ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah pembangunan.
“Maluku harus maju dengan kekuatan kolektif. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara siap mendukung penuh program strategis provinsi demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rakor di Ambon ini juga dihadiri seluruh kepala daerah se-Maluku bersama jajaran Sekda, Kepala Bappeda, dan pejabat terkait. Kegiatan berlangsung penuh semangat kebersamaan, menandai konsolidasi penting dalam mewujudkan pembangunan merata di Bumi Raja-Raja.
0 Komentar