Maluku Tenggara Raih WTP ke-10 Berturut-turut dari BPK

Maluku Tenggara Raih WTP ke-10 Berturut-turut dari BPK

Ambon, Liputan 21.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini sekaligus menjadi WTP ke-10 kali secara berturut-turut yang diterima Pemkab Malra dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku.

Opini tersebut disampaikan usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hary Haryanto, kepada Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, dan Ketua DPRD Malra, Stevanus Layanan, bertempat di Kantor BPK Maluku, Selasa (27/5/2025).

Dalam keterangannya, Hary Haryanto menyampaikan bahwa opini WTP merupakan bentuk pengakuan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

> “Pemberian opini ini dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara, dan Pemkab Malra dinilai mampu memenuhi seluruh kriteria yang disyaratkan,” ujarnya.



Sementara itu, Stevanus Layanan, Ketua DPRD Maluku Tenggara yang juga mewakili Ketua DPRD se-Maluku dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi dan harapan kepada seluruh pemerintah daerah di Maluku.

> “Opini WTP ini adalah hasil kerja keras bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel. Semoga ini menjadi semangat bagi seluruh daerah di Provinsi Maluku untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya,” kata Stevanus.



Bupati M. Thaher Hanubun dalam kesempatan yang sama menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malra yang telah bekerja keras menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

> “WTP sepuluh kali berturut-turut ini bukan sekadar penghargaan, tetapi cerminan komitmen kami dalam melayani masyarakat dengan prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.



Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan akan terus mempertahankan standar tinggi dalam pelaporan dan penggunaan anggaran serta memperkuat pengawasan internal demi pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Kef)