Inovasi tersebut merupakan bagian dari Proyek Perubahan yang digagas AKBP Frans Duma, S.P., dari Direktorat Intelijen Keamanan Polda Maluku, dengan tema “Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Sosial Berbasis Kearifan Lokal Larvul Ngabal di Kabupaten Maluku Tenggara.”
Implementasi awal program diarahkan pada wilayah percontohan di Kecamatan Kei Kecil dan Kei Kecil Timur. Langkah ini menjadi upaya membangun sistem pencegahan konflik yang lebih terstruktur, responsif, dan berakar pada karakter sosial budaya masyarakat Kepulauan Kei.
Penguatan implementasi dilakukan melalui kegiatan lapangan, Focus Group Discussion (FGD), dan validasi di Langgur, Jumat (2/10/2026). Kegiatan melibatkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Polri, Forkopimda, pemerintah kecamatan dan ohoi, pemangku adat, tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi, media, serta unsur masyarakat.
FGD tersebut menjadi forum strategis untuk memvalidasi peta konflik sosial, mengidentifikasi pola kerawanan, memperjelas peran pemangku kepentingan, serta merumuskan jalur komunikasi dan mekanisme penanganan konflik yang menyatukan pendekatan formal dengan nilai-nilai adat Larvul Ngabal.
SI-LARVUL NGABAL dirancang dengan sejumlah instrumen pendukung, antara lain basis data dan peta konflik, Early Warning System (EWS), SOP atau protokol penanganan, sistem verifikasi informasi, pemetaan tingkat risiko, hingga pola respons berjenjang berdasarkan eskalasi konflik.
Melalui sistem tersebut, setiap informasi mengenai potensi gangguan sosial diharapkan dapat dideteksi lebih awal, diverifikasi, dianalisis tingkat risikonya, dan ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
AKBP Frans Duma menjelaskan, pencegahan konflik tidak cukup hanya mengandalkan tindakan setelah gangguan keamanan terjadi.
Diperlukan sistem yang mampu menghubungkan informasi lapangan, aparat keamanan, pemerintah, pemangku adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam satu mekanisme respons yang terkoordinasi.
Dalam konsep ini, Larvul Ngabal tidak sekadar ditempatkan sebagai identitas budaya atau simbol adat. Nilai-nilainya diintegrasikan ke dalam tahapan dialog, mediasi, rekonsiliasi, hingga pemulihan hubungan sosial, dengan tetap menghormati kewenangan hukum positif dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana.
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari sistem pencegahan. Pemangku adat, tokoh agama, serta pemerintah kecamatan dan ohoi memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan warga dan memahami dinamika sosial yang berpotensi memicu konflik.
Dukungan Pemkab, Menuju Sistem Pencegahan Berkelanjutan Implementasi SI-LARVUL NGABAL turut memperoleh dukungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
Dukungan ini menjadi modal penting agar inovasi tersebut tidak berhenti sebagai proyek percontohan, melainkan berkembang menjadi mekanisme pencegahan konflik yang berkelanjutan.
Pada tahap jangka pendek, program difokuskan pada pembentukan dan penguatan tim, validasi data, pelaksanaan FGD, penyusunan SOP, implementasi proyek percontohan, serta monitoring, analisis, dan evaluasi.
Tahap berikutnya diarahkan pada penyempurnaan sistem, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan, dan perluasan implementasi ke wilayah lainnya.
Dalam jangka panjang, SI-LARVUL NGABAL ditargetkan menjadi bagian dari tata kelola pencegahan dan penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Maluku Tenggara.
Model ini sekaligus menegaskan bahwa kekuatan menjaga keamanan Kepulauan Kei tidak hanya berada pada instrumen negara, tetapi juga pada nilai-nilai adat yang telah hidup dan diwariskan lintas generasi.
Dengan menggabungkan deteksi dini, komunikasi lintas sektor, respons terukur, serta dialog dan rekonsiliasi berbasis Larvul Ngabal, SI-LARVUL NGABAL diharapkan menjadi langkah strategis menjaga stabilitas keamanan sekaligus merawat persaudaraan dan harmoni sosial di Bumi Larvul Ngabal.
Implementasi lapangan selanjutnya akan terus dimonitor dan dievaluasi, terutama terhadap efektivitas sistem, kecepatan penyampaian informasi, respons para pemangku kepentingan, serta kemampuan mencegah eskalasi konflik di wilayah percontohan.
0 Komentar