Hal tersebut mengemuka dalam pembukaan kegiatan Pelatihan Skema Pembayaran Jasa Ekosistem (Payment for Ecosystem Services/PES), Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Wisata Berkelanjutan untuk Konservasi Pesisir Berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tenggara.
Kegiatan yang dilaksanakan bagi para pengelola tempat wisata, homestay, pelaku usaha pariwisata, tour guide hingga penyelam tersebut diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Budhi Toffi, turut menghadiri pembukaan kegiatan tersebut.
Budhi menegaskan, pengembangan pariwisata di Maluku Tenggara harus berjalan seiring dengan upaya menjaga ekosistem pesisir.
Menurutnya, potensi wisata bahari yang dimiliki daerah harus dikelola secara berkelanjutan agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Pariwisata kita memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan lingkungan pesisir. Karena itu, pengelola destinasi, pelaku usaha, homestay, pemandu wisata maupun penyelam perlu memiliki pemahaman yang sama bahwa menjaga ekosistem merupakan bagian penting dari keberlanjutan pariwisata,” ujar Budhi.
Ia menjelaskan, konsep Payment for Ecosystem Services (PES) menjadi salah satu pendekatan yang penting untuk dipahami oleh para pelaku wisata. Skema tersebut diharapkan dapat mendorong adanya nilai ekonomi dari upaya menjaga dan mempertahankan jasa ekosistem.
Menurut Budhi, Maluku Tenggara memiliki kekayaan pesisir dan laut yang menjadi modal utama pengembangan pariwisata. Karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dari pengelolaan destinasi.
“Yang kita bangun bukan hanya destinasi yang ramai dikunjungi, tetapi destinasi yang tetap lestari, memberikan manfaat kepada masyarakat dan dapat dinikmati oleh generasi berikutnya,” katanya.
Ia berharap pelatihan tersebut tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi dapat diterapkan langsung dalam pengelolaan destinasi wisata di Maluku Tenggara.
Kolaborasi antara BRIN, KKP dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, lanjutnya, diharapkan dapat memperkuat kapasitas para pelaku pariwisata dalam mengembangkan model wisata yang berbasis konservasi.
Dengan pendekatan tersebut, sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menjadi instrumen untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut di Bumi Larvul Ngabal.
0 Komentar