Dalam audiensi tersebut, Thaher memaparkan potensi ekonomi desa Maluku Tenggara sekaligus menyampaikan kebutuhan percepatan pembangunan kepada Kementerian Desa.
Ada tiga pesan utama yang dibawa, yakni potensi desa yang besar namun belum optimal dimanfaatkan, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di 190 desa sebagai simpul penggerak ekonomi, serta kebutuhan dukungan pemerintah pusat untuk konektivitas, gerai, hilirisasi dan penguatan sumber daya manusia desa.
“Semangat kami satu: mewujudkan desa yang berdaya, mandiri, dan berkelanjutan,” demikian garis besar yang disampaikan dalam paparan Bupati Thaher.
POTENSI BESAR, PEMANFAATAN MASIH RENDAH
Dalam pemaparannya, pemerintah daerah menempatkan pariwisata, perikanan, rumput laut dan kelapa sebagai empat sektor utama penggerak ekonomi desa.
Sektor pariwisata mencatat 44.945 kunjungan sepanjang 2025. Sebanyak 78 persen merupakan wisatawan domestik dan 22 persen wisatawan mancanegara. Rata-rata lama tinggal wisatawan mencapai empat hingga lima hari.
Maluku Tenggara saat ini memiliki tujuh destinasi eksisting dan 44 objek wisata potensial yang mencakup wisata bahari, alam, budaya hingga religi.
Enam desa wisata juga menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan ekonomi berbasis desa, yakni Ngilngof, Letvuan Paradise, Soinrat, Ohoililir, Letman dan Rumadian.
Ngilngof mengandalkan Pantai Ngurbloat, Letvuan Paradise dengan Goa Hawang, bunker Jepang dan wisata kopi, Soinrat di Kei Besar dengan wisata alam dan pengamatan burung endemik, Ohoililir dengan Pantai Ngursarnadan, Letman dengan Yeer Teran Ratut, serta Rumadian dengan kawasan mangrove Hoat Tamngil dan monumen pahlawan nasional Karel Sadsuitubun.
Namun pemerintah daerah mengakui pengembangan pariwisata masih menghadapi sejumlah kendala, terutama akses dan biaya transportasi, keterbatasan sarana dasar, pengelolaan destinasi serta persoalan lahan adat.
Karena itu, pengembangan kawasan prioritas Ngiar Varat diarahkan melalui kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan memastikan produk desa seperti ikan, sayur, telur dan ternak dapat masuk ke rantai pasok kebutuhan pariwisata.
LAUT LUAS, PRODUKSI BELUM MAKSIMAL
Di sektor perikanan, Maluku Tenggara memiliki posisi strategis karena berada di persimpangan tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan, yakni Laut Banda, Laut Seram dan Laut Arafura.
Potensi tangkap disebut mencapai hampir 1,5 juta ton per tahun. Namun produksi 2025 baru sekitar 98 ribu ton atau sekitar 6,6 persen dari potensi tersebut.
Pemerintah daerah menilai ruang pertumbuhan sektor perikanan masih sangat besar, terutama jika didukung sarana tangkap, rantai dingin dan akses pasar yang lebih baik bagi nelayan desa.
Potensi besar juga terdapat pada komoditas rumput laut. Dari kawasan budidaya seluas 8.862 hektare, baru sekitar 1.380 hektare yang termanfaatkan.
Produksi rumput laut pada 2024 tercatat 46.788 ton dengan melibatkan 2.398 pembudidaya. Harga di tingkat petani berkisar Rp13 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat rantai pasar sekaligus mendorong hilirisasi agar nilai tambah tidak berhenti pada tingkat bahan mentah.
Sementara sektor kelapa menjadi salah satu kekuatan utama pertanian Maluku Tenggara. Luas kebun kelapa mencapai 23.209 hektare dengan produksi 21.813 ton pada 2025, yang disebut sebagai luasan dan produksi tertinggi di Maluku.
Selain kelapa, pemerintah juga mengembangkan klaster cabai rawit di Danar Raya dan sayur-mayur di Kei Kecil Timur.
190 DESA SUDAH BENTUK KDMP
Untuk menggerakkan berbagai potensi tersebut, pemerintah daerah menempatkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu simpul utama ekonomi desa.
Sebanyak 190 desa di Kabupaten Maluku Tenggara disebut telah membentuk KDMP. Dari jumlah tersebut, 25 gerai telah terbangun.
KDMP diarahkan untuk menjadi simpul pemasaran hasil pertanian dan perikanan desa. Fungsinya mencakup pemenuhan kebutuhan sektor pariwisata, membantu pengendalian harga serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Pengembangan ekonomi desa juga dihubungkan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih yang diproses di lima lokasi, kawasan wisata prioritas Ngiar Varat dan pengembangan sentra UMKM.
Dengan skema tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan aktivitas wisata dan perdagangan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap pendapatan masyarakat desa.
SDM DESA JADI PERHATIAN
Selain infrastruktur ekonomi, penguatan sumber daya manusia menjadi bagian dari strategi pembangunan desa.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyebut telah membentuk, melantik dan memberdayakan kelompok pemuda sekaligus mendampingi organisasi kepemudaan.
Di sisi lain, setiap desa memiliki tiga hingga lima kader Perlindungan Masyarakat (Linmas). Melalui Peraturan Bupati, desa diwajibkan memberikan honorarium bulanan kepada kader tersebut.
Dengan 190 desa, jumlah kader Linmas diperkirakan mencapai 570 hingga 950 orang.
Pemerintah daerah juga memberikan sejumlah insentif, mulai dari mesin cetak kemasan yang dikelola Dekranasda, bantuan kelompok usaha perikanan dan pertanian, modal usaha UMKM hingga penyelenggaraan festival pariwisata, budaya dan olahraga.
Dalam bidang transportasi, bersama Kementerian Desa melalui DAK Transportasi Perdesaan, telah dihadirkan 18 unit angkutan perdesaan pada periode 2020–2024.
ENAM DUKUNGAN DIMINTA DARI KEMENDES
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Maluku Tenggara secara khusus menyampaikan enam kebutuhan percepatan kepada Kementerian Desa.
Pertama, melanjutkan dukungan DAK angkutan perdesaan yang disebut terhenti sejak 2025. Bagi daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara, konektivitas dinilai menjadi urat nadi pergerakan ekonomi desa.
Kedua, pembangunan gerai KDMP bagi 165 desa yang belum memiliki gerai.
Ketiga, dukungan sarana desa wisata berupa air bersih, toilet, homestay dan jaringan komunikasi.
Keempat, penguatan rantai dingin berupa cold storage serta sarana Kampung Nelayan Merah Putih di desa-desa pesisir.
Kelima, dukungan hilirisasi komoditas kelapa dan rumput laut dalam skala desa.
Keenam, peningkatan kapasitas SDM desa yang mencakup pemuda, Linmas, Pokdarwis, pembudidaya rumput laut, pengurus KDMP dan BUMDes.
Melalui dukungan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara berharap potensi ekonomi yang tersebar di 190 desa tidak berhenti sebagai potensi, tetapi dapat diolah menjadi aktivitas ekonomi produktif yang meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Jika desa kuat, Maluku Tenggara akan maju,” menjadi pesan penutup dalam paparan pembangunan ekonomi desa yang dibawa Bupati Thaher dalam audiensi tersebut.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan kesiapan untuk bekerja bersama Kementerian Desa dalam mempercepat pembangunan ekonomi desa yang berdaya, mandiri dan berkelanjutan.
0 Komentar