Pesan itu disampaikan Wabup Viali mewakili Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun saat membuka Pendampingan Teknis Produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Olahan Kelapa di Hotel Aurelia by Kimson Langgur, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja bersama Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian RI.
Pendampingan berlangsung selama empat hari, 22–25 September 2026, dengan melibatkan 20 pelaku IKM. Pembukaan dilaksanakan di Hotel Aurelia by Kimson, sedangkan praktik produksi dipusatkan di Gedung Dekranasda Maluku Tenggara.
Di hadapan para pelaku IKM, Viali menegaskan bahwa kelapa merupakan salah satu komoditas penting bagi masyarakat Kei yang memiliki potensi ekonomi besar.
Namun, selama ini sebagian besar kelapa masih berakhir sebagai kopra. Kondisi tersebut dinilai membuat nilai tambah komoditas kelapa justru lebih banyak dinikmati di luar daerah.
“Kelapa adalah pohon kehidupan bagi orang Kei. Tapi kita hanya jual kopra, nilai tambahnya lari ke luar. Hari ini kita ubah mindset itu. Stop jual kopra mentah!” tegas Viali.
Menurutnya, perubahan pola pengelolaan kelapa harus dimulai dari daerah sendiri. Kelapa tidak boleh berhenti sebagai bahan baku, tetapi harus diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual jauh lebih tinggi.
Mulai dari Virgin Coconut Oil (VCO), minyak goreng kelapa premium, tepung kelapa hingga blondo, seluruhnya dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai produk unggulan Maluku Tenggara.
“Saatnya kelapa Kei jadi VCO, minyak goreng kelapa premium, tepung kelapa dan blondo. Harganya harus kita tentukan dari Langgur, bukan dari luar,” ajaknya.
Viali menegaskan, pengembangan industri olahan kelapa tidak boleh berhenti pada kegiatan pelatihan. Lebih jauh, program tersebut harus menjadi pintu masuk bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.
Karena itu, ia meminta 20 peserta mengikuti seluruh proses pendampingan secara serius dan tidak menjadikan kegiatan tersebut sekadar kesempatan mendapatkan sertifikat.
“Saya minta jangan datang hanya untuk menonton dan ambil sertifikat. Ini ilmu gratis yang nilainya mahal. Serius, tanya sampai paham, praktik sampai bisa,” katanya.
Pada hari pertama, peserta mendapatkan pembekalan mengenai pembukuan sederhana, akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, serta pengurusan perizinan melalui Online Single Submission (OSS).
Sementara hari kedua hingga keempat diarahkan pada praktik produksi secara langsung bersama instruktur nasional.
Tak hanya kepada peserta, Viali juga melontarkan pesan kepada Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian agar pendampingan tidak berhenti ketika pelatihan selesai.
Ia meminta proses pengembangan produk dikawal mulai dari peningkatan mutu, sertifikasi halal, PIRT, desain kemasan hingga pemasaran.
“Kawal sampai tuntas. Dari mutu, halal, PIRT, kemasan hingga pemasaran. Saya mau lahir produk unggulan baru khas Malra yang tembus pasar,” pungkas Charlos.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga memperoleh sejumlah fasilitas pendukung, di antaranya alat tulis kantor, transportasi, sertifikat, serta fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis.
Pemkab Maluku Tenggara berharap pendampingan ini menjadi titik balik pengelolaan kelapa di Bumi Larvul Ngabal—dari sekadar komoditas mentah menjadi produk unggulan bernilai tambah yang mampu bersaing di pasar nasional bahkan membuka jalan menuju pasar ekspor.
0 Komentar