Meretas Jarak, Menenun Keadilan: Diskusi Pendidikan Maluku Tenggara Tekankan Transformasi Berbasis Kepulauan

Langgur, liputan21.com – Diskusi publik yang diinisiasi Komite Nasional Pemuda Indonesia bersama OKP Cipayung Plus, komunitas pendidikan, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan, berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, menjadi ruang refleksi mendalam terhadap kondisi pendidikan di wilayah kepulauan.

Mengusung tema “Pendidikan Kepulauan sebagai Pilar Keadilan Sosial: Strategi Transformasi Pendidikan Maluku Tenggara di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Tantangan Geografis,” forum ini tidak sekadar menjadi ajang diskusi, tetapi juga panggilan moral untuk membenahi wajah pendidikan di daerah.

Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Maluku Tenggara dalam catatannya menegaskan bahwa pendidikan di wilayah kepulauan bukan hanya soal proses belajar mengajar, tetapi juga perjuangan memutus rantai ketimpangan dan isolasi.

“Di daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara, pendidikan adalah jalan keluar dari ketidakadilan. Ia bukan sekadar fasilitas, tetapi hak dasar yang harus dijamin bagi seluruh anak bangsa,” tulisnya.

Sorotan utama dalam diskusi ini adalah keterbatasan fiskal yang dinilai tidak boleh menjadi alasan stagnasi kualitas pendidikan. Pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, didorong untuk menghadirkan inovasi pendanaan, meningkatkan transparansi, serta memastikan distribusi anggaran tepat sasaran hingga ke sekolah-sekolah di wilayah terpencil.

Selain itu, tantangan geografis Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan juga menjadi perhatian serius. Digitalisasi pendidikan dinilai sebagai solusi strategis untuk menjembatani keterbatasan akses, disertai dengan perlunya kebijakan afirmatif bagi tenaga pendidik yang bertugas di daerah sulit.

Diskusi ini juga menegaskan bahwa keadilan sosial dalam pendidikan harus diwujudkan secara nyata. Anak-anak di pelosok Kei Besar maupun wilayah terpencil lainnya harus memiliki peluang yang sama dengan mereka yang berada di pusat kota.

“Pendidikan tidak boleh menjadi barang mewah yang hanya dinikmati oleh mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan. Ini adalah hak dasar yang harus diperjuangkan bersama,” lanjutnya.

Sebagai penutup, seluruh elemen pemuda dan pemerintah daerah diajak untuk mengawal hasil diskusi ini agar tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan berlanjut menjadi kebijakan konkret seperti Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang inklusif dan berkeadilan

.

Pesan inspiratif dari Ahmad Dahlan turut menguatkan semangat perubahan: “Ilmu itu cahaya, iman itu kekuatan, dan amal itu tujuan.”

Dengan kolaborasi yang kuat, pendidikan di Maluku Tenggara diharapkan menjadi kemudi utama dalam membawa daerah keluar dari ketertinggalan menuju kemajuan yang berkeadilan.