Jakarta, Liputan21.com — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memaparkan proposal paket kegiatan infrastruktur prioritas sektor perhubungan tahun 2027 dalam audiensi bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhamad Masyhud.
Pemaparan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, sebagai upaya strategis mendorong percepatan pembangunan konektivitas di wilayah kepulauan.
Dalam penjelasannya, Bupati menegaskan bahwa Kabupaten Maluku Tenggara merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari gugusan Kei Kecil dan Kei Besar, dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kondisi ini menjadikan sektor perhubungan laut sebagai tulang punggung utama dalam menghubungkan antarwilayah.
“Transportasi laut memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menyatukan seluruh gugusan pulau di Maluku Tenggara,” ungkap Hanubun.
Saat ini, lanjutnya, terdapat Pelabuhan Pengumpan Regional di Elat, Kei Besar, serta Pelabuhan Rakyat milik pemerintah daerah di Watdek, Langgur. Selain itu, sejumlah tambatan perahu antar desa juga telah dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) transportasi perdesaan.
Usulan Prioritas Infrastruktur
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Kei Besar, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengusulkan sejumlah paket kegiatan prioritas, di antaranya pembangunan Pelabuhan Banda Ely.
Bupati menjelaskan bahwa Banda Ely merupakan salah satu wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Tual dan telah memiliki studi kelayakan sejak tahun 2022.
“Pembangunan Pelabuhan Banda Ely menjadi prioritas karena saat ini sudah menjadi titik singgah kapal penyeberangan ASDP dan kapal perintis. Jaraknya sekitar 98 kilometer dari ibu kota kabupaten, sehingga sangat membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tingginya biaya transportasi darat menuju wilayah tersebut yang bisa mencapai Rp400 ribu hingga Rp500 ribu per orang, sehingga pengembangan pelabuhan dinilai akan значительно menekan biaya logistik masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan penyusunan dokumen pendukung untuk pengembangan Pelabuhan Elat, meliputi DLKR, DLKP, dokumen lingkungan, serta Detail Engineering Design (DED). Saat ini, Pelabuhan Elat memiliki panjang dermaga sekitar 70 meter dan lebar 8 meter, sehingga dinilai perlu pengembangan lebih lanjut.
Dorong Pengembangan Kei Kecil
Tak hanya di Kei Besar, pengembangan juga diarahkan ke wilayah Kei Kecil, khususnya Kei Kecil Timur Selatan dan Kei Kecil Barat Tenggara yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata bahari, perikanan, budidaya rumput laut, hingga pertanian.
Untuk itu, Pemkab Maluku Tenggara mengusulkan penyusunan studi kelayakan pembangunan Pelabuhan Uf-Maar Danar sebagai pintu masuk pariwisata dan distribusi hasil produksi masyarakat.
“Ke depan, pelabuhan ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi pelabuhan kontainer sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomis potensi unggulan daerah dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambah Hanubun.
Harapan Dukungan Pemerintah Pusat
Melalui pemaparan proposal ini, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap adanya dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur perhubungan laut yang merata dan berkelanjutan.
Audiensi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mendorong konektivitas, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan Maluku Tenggara.
0 Komentar