Dalam pidatonya, Bupati menyampaikan bahwa kehadirannya di Pulau Kei Besar bukan sekadar menjalankan agenda pemerintahan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap wilayah yang selama ini menghadapi tantangan pembangunan paling berat.
“Saya hadir karena saya percaya Pulau Kei Besar adalah jantung dari perjuangan pembangunan Maluku Tenggara. Di sinilah tantangan terbesar kita berada,” tegasnya.
Konektivitas Baru 53 Persen
Bupati memaparkan bahwa tingkat keterhubungan wilayah Pulau Kei Besar baru mencapai 53 persen. Artinya, hampir separuh wilayah belum terhubung jalan dalam kondisi mantap. Masih terdapat 54 desa yang belum memiliki akses jalan memadai.
Dampaknya, kata dia, sangat nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 67 persen penduduk miskin ekstrem Kabupaten Maluku Tenggara berada di Pulau Kei Besar.
“Dua pertiga warga yang hidup dalam kemiskinan paling dalam tinggal di pulau ini. Ini adalah utang pembangunan yang harus kita lunasi,” ujarnya.
Elat Jadi Simpul Utama
Untuk Kecamatan Kei Besar (Elat), Bupati menetapkan arah kebijakan menjadikan Elat sebagai simpul konektivitas utama Pulau Kei Besar. Penguatan Pasar Elat akan didorong sebagai pusat distribusi hasil kelapa, ikan, rumput laut, dan tanaman pangan.
“Ketika jarak antara produsen dan pasar diperpendek, kesejahteraan petani dan nelayan akan meningkat,” jelasnya.
Kei Besar Utara Timur: Kantong Kemiskinan Terbesar, Di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, tercatat 7.070 jiwa atau 21,98 persen dari total penduduk miskin ekstrem kabupaten berada di wilayah ini.
Angka stunting mencapai 20,89 persen, tertinggi di Maluku Tenggara. Selain itu, masih ada sembilan ohoi yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.
Arah kebijakan difokuskan pada pembukaan akses jalan, perluasan jaringan telekomunikasi, penanganan kemiskinan, serta intervensi penurunan stunting secara intensif.
Kei Besar Utara Barat: Prioritas Jalan dan Jembatan
Kecamatan Kei Besar Utara Barat menjadi wilayah dengan kondisi paling memprihatinkan. Sebanyak 41,35 persen kepala keluarga tergolong miskin, dengan 4.922 jiwa masuk kategori miskin ekstrem. Wilayah ini juga menyumbang 38,87 persen rumah tidak layak huni di kabupaten.
Sebanyak 80 persen desa belum memiliki akses jalan memadai. Karena itu, pembangunan jalan dan jembatan menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda.
“Tanpa jalan, semua potensi akan terus tertahan dan masyarakat terjebak dalam lingkaran kemiskinan,” tegasnya.
Kei Besar Selatan: Momentum Harus Dijaga
Berbeda dengan wilayah lain, Kecamatan Kei Besar Selatan menunjukkan kemajuan setelah penanganan jalan periode 2018–2023. Kontribusi kemiskinan ekstrem tercatat 7,8 persen, terendah di Pulau Kei Besar.
Bupati menilai momentum ini harus dijaga dengan penguatan sektor perkebunan kelapa, hortikultura, serta perikanan tangkap dan budidaya.
Kei Besar Selatan Barat: Fokus Air dan Jalan
Sementara itu, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat menghadapi persoalan mendasar berupa akses air minum dan konektivitas jalan. Kebijakan pembangunan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih, pembangunan akses jalan, serta peningkatan layanan kesehatan.
Empat Kompas Pembangunan Kei Besar
Bupati merumuskan empat arah besar pembangunan Pulau Kei Besar:
Meningkatkan akses dan konektivitas menuju Elat sebagai simpul utama.
Memperkuat Elat sebagai pusat pelayanan jasa dan ekonomi.
Memberdayakan ekonomi berbasis potensi lokal seperti perikanan, kelapa, rumput laut, dan pertanian pangan.
Memastikan pemerataan pelayanan dasar: air minum, rumah layak huni, pendidikan, dan kesehatan.
“Pulau Kei Besar memiliki laut yang kaya, tanah yang subur, dan masyarakat yang tangguh. Yang dibutuhkan adalah kehadiran pemerintah yang konsisten dan perencanaan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Menutup pidatonya, Bupati berharap Pulau Kei Besar segera menemukan “fajar kemajuan, fajar keadilan, dan fajar kesejahteraan yang merata” bagi seluruh rakyatnya.
Musrenbang RKPD 2027 ini menjadi forum strategis untuk menyusun prioritas pembangunan lima kecamatan di Pulau Kei Besar, dengan semangat Setara Sejahterakan Negeri.
0 Komentar