Jakarta, liputan21.com - Dalam momentum peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2025, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh bangsa dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Upacara dimulai dengan pengumandangan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.
Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa Indonesia yang telah memberi segala-galanya agar kita bisa hidup merdeka dan sejahtera, ujar Presiden Prabowo dalam amanatnya sebelum penyerahan tanda kehormatan.
Penganugerahan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2025.
Dalam Keppres tersebut ditegaskan:
Menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Soeharto dan Gus Dur, Dua Presiden Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional
Dari sepuluh tokoh penerima gelar, dua di antaranya adalah Presiden ke-2 RI Jenderal Besar H.M. Soeharto dan Presiden ke-4 RI KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Keduanya dinilai berperan besar dalam menjaga stabilitas nasional, memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, serta memperkokoh fondasi persatuan bangsa.
Selain mereka, Marsinah, aktivis buruh perempuan dari Jawa Timur, juga akhirnya diakui sebagai pahlawan nasional setelah lama diusulkan oleh berbagai kalangan masyarakat.
Peran Besar Jenderal Besar Soeharto dalam Sejarah Indonesia
Jenderal Besar H.M. Soeharto dikenal luas atas peran pentingnya dalam bidang pertahanan dan pembangunan nasional. Sebelum menjadi Presiden, beliau memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta saat Agresi Militer Belanda II, dan juga Operasi Pembebasan Irian Barat (Trikora) pada awal 1960-an.
Beliau memimpin Serangan Umum 1 Maret. Itu sebagai contoh, 1 Maret itu serangan besar, Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia bisa diakui oleh dunia,
ujar Fadli Zon, Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia, sebagaimana dilansir dari DetikNews (10/11/2025).
Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi. Jadi, di perundingan-perundingan di New York ketika itu, Indonesia sudah tidak ada, pemimpinnya sudah ditangkap, wilayah sudah dikuasai, rakyatnya sudah tunduk. Tiba-tiba ada serangan itu, salah satunya adalah serangan besar, Serangan Umum 1 Maret 1949. Itu salah satu yang saya baca dari usulan-usulan itu,
lanjut Fadli Zon menjelaskan.
Serangan yang dipimpin oleh Letkol Soeharto sebagai Komandan Wehrkreis III itu menjadi bukti nyata bahwa Republik Indonesia masih eksis dan memiliki kekuatan militer serta dukungan rakyat yang solid.
Selain itu, keberhasilannya dalam Operasi Trikora menegaskan peran Soeharto dalam menjaga keutuhan wilayah nasional Indonesia.
Atas jasa-jasanya tersebut, Dewan Gelar menilai Soeharto layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, sebagai tokoh militer dan pemimpin bangsa yang memberikan kontribusi besar bagi keutuhan dan pembangunan Indonesia.
Suara dari Timur: Usulan dari Kota Tual
Usulan agar H.M. Soeharto dan Gus Dur dianugerahi gelar Pahlawan Nasional juga datang dari Kota Tual, Provinsi Maluku, melalui surat terbuka yang dikirim pada 1 Agustus 2025 oleh Salim Hamid Nuhuyanan dan Dullah Tusek kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam surat tersebut, keduanya memohon agar negara memberikan penghargaan tertinggi kepada H.M. Soeharto, Prof. B.J. Habibie, dan KH. Abdurrahman Wahid, atas jasa besar mereka dalam membangun bangsa dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.
Kami bersyukur suara dari timur akhirnya didengar oleh negara. Ini bukan sekadar tentang Soeharto atau Gus Dur, tapi tentang bagaimana bangsa ini berdamai dengan sejarah,
ujar Salim Hamid Nuhuyanan, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kota Tual, usai mengikuti Upacara Hari Pahlawan di Balai Kota Tual.
Daftar 10 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025
Berdasarkan Keppres Nomor 116/TK/2025, berikut daftar lengkap penerima Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025:
1. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Presiden ke-4 RI, tokoh demokrasi dan toleransi (Jawa Timur)
2. Jenderal Besar H.M. Soeharto – Presiden ke-2 RI, pemimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Operasi Trikora (Jawa Tengah)
3. Marsinah – Aktivis buruh perempuan (Jawa Timur)
4. Prof. Mochtar Kusumaatmadja – Tokoh hukum laut dan diplomasi (Jawa Barat)
5. Hj. Rahma El Yunusiyyah – Pelopor pendidikan perempuan Islam (Sumatera Barat)
6. Jenderal TNI (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo – Tokoh TNI dan pembina Resimen Mahasiswa (Jawa Tengah)
7. Sultan Muhammad Salahuddin – Pejuang dan penggerak rakyat Bima (Nusa Tenggara Barat)
8. Syaikhona Muhammad Kholil – Ulama besar dan guru para pendiri NU (Jawa Timur)
9. Tuan Rondahaim Saragih – Tokoh pergerakan Batak dan pejuang kemerdekaan (Sumatera Utara)
10. Zainal Abidin Syah – Sultan Tidore, pejuang integrasi Maluku Utara ke NKRI (Maluku Utara)
Makna Nasional dan Rekonsiliasi Sejarah
Penganugerahan gelar kepada sepuluh tokoh ini menjadi simbol rekonsiliasi sejarah bangsa dan bentuk penghormatan negara terhadap jasa-jasa besar para pemimpin masa lalu.
Langkah Presiden Prabowo ini menegaskan bahwa perjuangan mereka harus dilihat secara utuh — melampaui perbedaan politik, masa, dan ideologi.
Dengan penetapan ini, bangsa Indonesia kembali diingatkan bahwa semangat pengorbanan, persatuan, dan pengabdian tanpa pamrih merupakan warisan abadi para pahlawan bagi generasi penerus bangsa.
0 Komentar