Langgur, liputan 21.com— Fraksi gabungan PDI Perjuangan, Hanura, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan pandangan umum yang keras dan kritis terhadap dokumen KUA–PPAS Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna yang turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, pimpinan OPD, serta para undangan.
Fraksi menegaskan bahwa dokumen perencanaan awal anggaran 2026 harus disusun lebih cermat, terukur, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar formalitas siklus tahunan.
1. PAD Dinilai Minim Terobosan: “Tidak Ada Strategi Baru, Tidak Ada Digitalisasi”
Fraksi menyoroti tajam bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak menunjukkan inovasi sama sekali.
“Belum terlihat adanya strategi baru, digitalisasi pemungutan pajak, integrasi data wajib pajak, maupun modernisasi sistem pembayaran,” tegas fraksi dalam pandangan umumnya.
Padahal, digitalisasi PAD merupakan standar modern yang sudah diterapkan di banyak daerah untuk mendongkrak akurasi penerimaan, transparansi, serta efisiensi pemungutan.
2. Sektor Perikanan: Unggulan Daerah yang Masih Diperlakukan ‘Sporadis’
Sebagai daerah kepulauan, fraksi menyebut sektor perikanan belum diprioritaskan secara serius. Program yang ada hanya berupa bantuan sporadis, tanpa kerangka besar yang mendukung hilirisasi maupun sistem pemasaran.
Fraksi memberikan tiga rekomendasi konkret:
1. Pembangunan cold storage / gudang es sebagai infrastruktur dasar nelayan.
2. Pelatihan keterampilan praktis seperti pengalengan dan pengolahan hasil laut.
3. Penetapan 2–3 kampung nelayan unggulan sebagai lokus pembangunan berbasis laut.
“Sektor ini tidak boleh hanya disebut di dokumen. Harus masuk dalam program dan anggaran nyata.”
3. Sektor Pariwisata: Destinasi Baru Jangan Mengorbankan Ikon Lama
Fraksi menilai pengembangan pariwisata belum menunjukkan keseimbangan. Destinasi lama yang telah menjadi tulang punggung ekonomi, seperti Pantai Mursala dan destinasi unggulan lainnya, mulai terabaikan.
Saran fraksi:
Perbaikan fasilitas dan promosi destinasi lama
Penataan destinasi baru semisal Pantai Nyirorot secara lengkap: homestay, kuliner, transportasi, dan analisis dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.
4. Pelatihan Tenaga Kerja Masih Terlalu Fokus pada Sektor Formal
Fraksi menilai program pelatihan tenaga kerja tidak realistis dengan kondisi daerah.
“Lapangan kerja formal di Maluku Tenggara sangat terbatas. Mayoritas masyarakat hidup di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.”
Fraksi mendorong pelatihan yang lebih membumi:
Petani milenial
Agro-sistem dan hortikultura berkelanjutan
Peternakan rumah tangga
Pengolahan hasil pertanian dan pangan desa
Fraksi juga mengusulkan pembentukan Balai Penelitian Terpadu Petani dan Peternak Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Program Kelapa Rakyat Apresiatif, Tapi Hilirisasi Belum Jalan
Fraksi mengapresiasi program peremajaan kelapa rakyat yang telah berjalan. Namun, fraksi mengingatkan bahwa tanpa hilirisasi yang jelas:
nilai ekonomi kelapa tidak meningkat,
petani tetap bergantung pada tengkulak,
dan tidak ada peningkatan daya saing produk lokal.
Fraksi Tegaskan: KUA-PPAS 2026 Harus Dibahas Lebih Mendalam
Dalam penutupnya, Fraksi PDI-P, Hanura, dan PKN menegaskan bahwa dokumen KUA-PPAS 2026 belum mencerminkan prioritas pembangunan yang terarah dan masih membutuhkan pembahasan mendalam bersama pemerintah daerah.
Fraksi siap mendorong agar setiap catatan dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan anggaran berikutnya.
0 Komentar