Sentul, liputan21.com —Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun (MTH), menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025, yang digelar di Sentul, Jawa Barat. Kehadiran Bupati MTH menjadi penegasan komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam memperkuat posisi daerah sebagai wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Selasa, 18/11/2025
Kegiatan yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, kabupaten/kota perbatasan, serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini membahas langkah-langkah konkret dalam penguatan tata kelola batas negara, optimalisasi pembangunan kawasan perbatasan, serta pengendalian program strategis nasional di wilayah terluar Indonesia.
Bupati MTH menegaskan bahwa Maluku Tenggara memiliki kepentingan besar dalam penataan batas dan pengembangan kawasan perbatasan, terutama menyangkut konektivitas, keamanan wilayah, dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang tinggal di wilayah yang bersinggungan langsung dengan aktivitas lintas negara.
Menurutnya, daerah perbatasan bukan hanya berfungsi sebagai “halaman belakang” negara, tetapi sebagai beranda terdepan Republik Indonesia yang harus dibangun secara serius dan berkelanjutan.
“Wilayah perbatasan adalah wajah negara. Pengelolaannya harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Maluku Tenggara siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mempercepat pembangunan kawasan strategis perbatasan,” ujar Bupati MTH di sela-sela agenda Rakor.
Forum dua hari ini juga membahas evaluasi pelaksanaan program tahun 2024, perumusan target 2025, sinkronisasi anggaran pusat-daerah, serta pemetaan isu krusial mulai dari potensi kerawanan perbatasan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, hingga peningkatan infrastruktur konektivitas antarwilayah.
Kehadiran Bupati MTH mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak karena menunjukkan posisi Maluku Tenggara sebagai daerah yang aktif memperjuangkan kepentingan strategisnya pada level nasional.
Dengan partisipasi ini, Pemkab Malra berharap agenda perbatasan di wilayah Kepulauan Kei dapat memperoleh perhatian lebih besar, khususnya dalam peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan penguatan keamanan wilayah.
Rakor ditutup dengan penegasan bersama bahwa pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan harus dijalankan secara kolaboratif, modern, dan berbasis kepentingan masyarakat setempat—agar perbatasan Indonesia benar-benar menjadi zona aman, maju, dan berdaya saing.
0 Komentar