Maluku Tenggara Raih 500 Rumah Bersubsidi, Bukti Lobi Kuat Bupati Hanubun

Maluku Tenggara Raih 500 Rumah Bersubsidi, Bukti Lobi Kuat Bupati Hanubun

Jakarta, Liputan21.com – Harapan baru bagi masyarakat Maluku Tenggara hadir lewat program rumah layak huni. Dari total 3.000 unit rumah bersubsidi yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara berhasil meraih jatah terbesar, yakni 500 unit.

Kesepakatan program ini resmi diteken di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Jumat (tanggal). Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menandatangani nota bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Acara yang berlangsung hangat itu turut dihadiri Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun, para bupati dan wali kota se-Maluku, serta disaksikan Anggota DPR RI Saidah Uluputti, Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur G. Watubun, perwakilan BTN, BP Tapera, dan berbagai pemangku kepentingan.

Penyaluran Berbasis Satu Data

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa penyaluran rumah bersubsidi kini berbasis pada satu data BPS sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kuota 3.000 unit di Maluku harus terserap secara optimal, dengan sasaran penerima yang benar-benar akurat,” ujar Maruarar.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa juga mengingatkan pentingnya validasi data.
“Akurasi data adalah kunci. Tanpa itu, bantuan berpotensi salah alamat,” tegasnya.

Lobi Keras Malra Berbuah Manis

Dari 11 kabupaten/kota di Maluku, Maluku Tenggara menjadi penerima kuota terbesar. Capaian ini tak lepas dari langkah aktif Bupati M. Thaher Hanubun yang sejak awal getol mendorong program perumahan rakyat bagi masyarakatnya.

“Ini hasil kerja keras Bupati Malra yang intens melobi pemerintah pusat,” ungkap salah satu pejabat yang hadir.

Waktu Meperketat, Tantangan Mengadang

Meski kabar ini menggembirakan, jalan mewujudkan 500 rumah layak huni tidaklah mudah. Pemerintah daerah hanya punya waktu efektif tiga bulan. Persiapan lahan, perencanaan teknis, proses lelang, hingga pencairan dana harus segera dituntaskan.

Musim penghujan yang tidak menentu di Maluku juga dikhawatirkan memperlambat progres pembangunan.
“Koordinasi lintas instansi harus diperkuat agar program ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar melahirkan rumah layak bagi masyarakat,” tegas seorang pejabat.

Simbol Kehadiran Negara

Lebih dari sekadar proyek fisik, alokasi 500 unit rumah di Maluku Tenggara menjadi simbol hadirnya negara menjawab kebutuhan dasar masyarakat di Bumi Larvul Ngabal.