Langgur, Liputan 21.com — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara resmi menggelar Forum Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Tahun 2025 di Hotel Syafira, Langgur, Senin (2/6/2025). Forum ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan untuk Tahun Anggaran 2026, mengusung tema: “Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan, Menuju Maluku Tenggara Hebat.”
Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, dan dihadiri oleh pimpinan OPD, jajaran Dinas Kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan, para kepala puskesmas, serta pemangku kepentingan sektor kesehatan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya perencanaan program kesehatan berbasis data yang valid dan akuntabel agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.
> “Pembangunan kesehatan adalah bagian dari peningkatan kualitas manusia. Perencanaan yang baik hanya bisa dicapai dengan basis data yang kuat,” tegas Thaher Hanubun.
Evaluasi 2024: Tantangan Kesehatan Masih Besar
Bupati memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi sektor kesehatan di Maluku Tenggara berdasarkan evaluasi tahun 2024:
Usia Harapan Hidup (UHH) tercatat 70,93 tahun, menempatkan Maluku Tenggara di posisi ke-5 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Prevalensi stunting masih tinggi, yaitu 15,68% (data e-PPGBM) dan 22% (data SSGI).
Kematian ibu, bayi, dan balita masih terjadi, disertai tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular.
Sarana dan prasarana kesehatan belum memadai, dengan keterpenuhan fasilitas di bawah 60%.
Thaher menegaskan bahwa data tersebut harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan intervensi di tahun 2026.
> “Semua harus berbasis data: dari jumlah ibu hamil yang perlu dilayani, balita yang perlu dipantau, hingga puskesmas mana yang harus direhabilitasi,” ujarnya.
Arah Kebijakan 2025–2029: Prioritaskan Layanan Dasar
Memasuki awal masa kepemimpinannya periode 2025–2030, Bupati menegaskan fokus pembangunan akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan tenaga kesehatan, dan efisiensi penggunaan anggaran.
Ia mengingatkan agar anggaran dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan diarahkan pada isu-isu prioritas kesehatan masyarakat.
> “Kurangi belanja seremonial dan administratif. Kita perlu lebih banyak aksi nyata. Koordinasi penting, tapi aksi jauh lebih penting,” tegasnya.
Forum Kolaboratif dan Partisipatif
Forum dibuka dengan doa bersama dan laporan panitia, dilanjutkan sambutan Bupati. Setelah itu, peserta mengikuti pemaparan materi dari Kepala Bappelitbangda mengenai arah pembangunan daerah dan Kepala Dinas Kesehatan yang menyampaikan rancangan Renja 2026.
Sesi diskusi terbuka dan konfirmasi usulan dari masing-masing kecamatan menjadi bagian penting dalam forum ini, ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama.
Komitmen Bersama untuk Kesehatan Masyarakat
Menutup sambutannya, Bupati berharap forum ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi momentum penyusunan program yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
> “Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, forum perangkat daerah bidang kesehatan dalam rangka penyusunan Renja tahun 2026 saya nyatakan resmi dibuka,” tutup Thaher Hanubun.
0 Komentar