Forum Lintas Perangkat Daerah Bahas Penyusunan Renja Tahun 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara
Langgur, Liputan 21.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Langgur, pada Selasa (3/6).
Forum tersebut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Plt. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli dan Asisten, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat bersama delegasi kecamatan, serta unsur Forum Lintas Perangkat Daerah lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun menyampaikan bahwa forum ini merupakan wadah strategis untuk merumuskan Renja yang lebih konkret, operasional, dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
> "Saya ucapkan selamat berdiskusi di dalam forum lintas hari ini. Harapan kita bersama, forum ini benar-benar mampu menggali dan menyerap isu-isu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta menjadi masukan konstruktif untuk penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026," ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa Renja merupakan dokumen penting yang harus mencerminkan konsistensi antara kebijakan top-down dari pemerintah daerah dan usulan bottom-up dari masyarakat yang disampaikan melalui forum musrenbang.
> "Delegasi kecamatan yang hadir hari ini merupakan representasi masyarakat, membawa harapan dan permasalahan riil yang mereka hadapi. Forum ini menjadi ruang partisipatif untuk mencari solusi konkret atas berbagai persoalan tersebut," tambahnya.
Dalam arahannya, Bupati Thaher juga menyampaikan beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian OPD dalam menyusun Renja, antara lain:
1. Konsistensi perencanaan: Arah pembangunan daerah harus dijabarkan secara seragam oleh seluruh OPD agar tidak terjadi perencanaan parsial dan tidak terarah.
2. Penentuan prioritas: Dengan keterbatasan sumber daya, OPD diminta fokus pada satu atau dua kegiatan utama yang benar-benar dibutuhkan, serta mengutamakan belanja publik dibandingkan belanja pegawai atau seremonial.
3. Validitas data bantuan sosial: Intervensi program penanggulangan kemiskinan harus berbasis pada data yang valid dan tepat sasaran.
Bupati juga mengingatkan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarperangkat daerah. Ia menegaskan bahwa penanganan isu-isu pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial.
> "Hilangkan ego sektoral. Kita harus bergerak sebagai satu kesatuan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Thaher menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
> "Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai partisipan, tapi juga sebagai kontrol untuk memastikan agar setiap kebijakan dan program benar-benar menjawab kebutuhan mereka," pungkasnya.
Forum Lintas Perangkat Daerah ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam merancang program dan kegiatan OPD yang lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. (Kef)
0 Komentar