Langgur, 5 Juni 2025, Liputan 21.com — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati. Acara ini menjadi forum penting untuk menyusun arah dan strategi pembangunan daerah di tahun mendatang, melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, menekankan bahwa tidak ada lagi ruang untuk berleha-leha di tengah semakin kompleksnya tantangan daerah dan meningkatnya tuntutan masyarakat. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk bekerja dengan cepat, cerdas, dan tuntas demi pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
> “Pembangunan daerah kita mengalami kemunduran di tahun 2024. Untuk itu, di periode 2025–2029 ini, saya tegaskan kembali: tidak ada waktu untuk santai. Kita harus memperbaiki sistem kerja yang ada, menggunakan seluruh sumber daya secara optimal, dan membangun kolaborasi dengan semua pihak, termasuk TNI-Polri, BUMN/BUMD, dan masyarakat,” tegas Bupati.
Musrenbang RKPD 2026 dianggap sebagai puncak tahapan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah. Proses ini telah diawali dari Musrenbang tingkat kecamatan, forum organisasi perangkat daerah (OPD), hingga forum lintas perangkat daerah. Bupati menekankan agar hasil-hasil yang telah disepakati dalam tahapan sebelumnya tidak hilang dalam pembahasan di Musrenbang tingkat kabupaten ini.
Turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Plt. Sekda, para staf ahli, pimpinan OPD, pimpinan BUMN/BUMD, instansi vertikal, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, dan profesi.
Bupati juga menekankan beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan:
1. Satu Visi dan Misi Daerah
Seluruh perangkat daerah harus bekerja dalam satu arah, yaitu visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Program-program prioritas yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan dan kegiatan.
2. Menjawab Isu Prioritas Nasional
Pembangunan daerah harus sinkron dengan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, penurunan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan penurunan stunting.
3. Pemutakhiran Data yang Akurat
Program yang tepat sasaran bergantung pada validitas data. Bupati menyoroti pentingnya intervensi berbasis data seperti dalam program Jalan Usaha Tani atau bantuan rumah tidak layak huni.
4. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran
Perencanaan harus sejalan dengan penganggaran. Setiap rupiah yang dianggarkan harus menjawab kebutuhan dan menghasilkan output yang terukur. Bappelitbangda dan Badan Keuangan diminta mengawal agar belanja daerah tersusun secara rasional, efektif, dan efisien.
Mengakhiri sambutannya, Bupati berharap Musrenbang RKPD 2026 dapat berlangsung efektif dan melahirkan rumusan kebijakan yang mampu mempercepat pembangunan Maluku Tenggara secara berkelanjutan.
> “Mari kita jaga keseriusan, kedisiplinan, dan semangat kolaboratif. Musrenbang ini adalah fondasi bagi masa depan daerah yang lebih baik,” tutup Bupati Hanubun. (Kef)
0 Komentar