Penegasan itu disampaikan Thaher Hanubun dalam sambutannya pada pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara.
Bupati menekankan, pelantikan pejabat bukan sekadar pergantian posisi dalam struktur birokrasi, tetapi momentum untuk membangun kepemimpinan perangkat daerah yang lebih profesional, disiplin, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
“Jabatan Eselon II bukan penghargaan. Jabatan adalah tanggung jawab dan alat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah,” tegasnya.
Thaher mengingatkan, seorang kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh hanya menjalankan tugas administratif, menghadiri rapat, atau menandatangani dokumen. Setiap pimpinan perangkat daerah harus memiliki kemampuan manajerial yang kuat, menguasai bidang tugasnya, mampu mengambil keputusan, mengendalikan anggaran, serta menyelesaikan persoalan secara mandiri.
Ia juga meminta para kepala OPD tidak selalu menunggu instruksi Bupati ketika menghadapi persoalan di instansi masing-masing.
Menurutnya, pimpinan perangkat daerah harus tampil sebagai pemecah masalah atau problem solver, dengan membawa alternatif penyelesaian dan pilihan keputusan, bukan sekadar melaporkan persoalan kepada pimpinan.
KUASAI BIDANG, HENTIKAN EGO SEKTORAL
Selain kemampuan manajemen, Bupati menuntut setiap pejabat memahami secara mendalam sektor yang dipimpinnya. Kepala dinas harus menguasai persoalan teknis, potensi, tantangan, dan strategi pengembangan sektor masing-masing agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Di sektor pendidikan, misalnya, keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, sektor pertanian harus dipandang sebagai kekuatan ekonomi masyarakat, bukan semata-mata pelaksanaan program bantuan.
Pada sektor pariwisata, Bupati menekankan pentingnya menjadikan potensi wisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Begitu pula sektor perikanan yang harus dikelola dengan memperhatikan produksi, kesejahteraan nelayan, rantai pasok, akses pasar, dan pengembangan ekonomi kelautan.
Perhatian khusus juga diberikan kepada Inspektorat. Thaher menghendaki lembaga pengawasan tersebut tidak hanya memeriksa setelah terjadi kesalahan, tetapi hadir sejak awal untuk memberikan peringatan dini, memperbaiki tata kelola, dan mencegah munculnya persoalan hukum.
Di sisi lain, Bupati secara tegas mengingatkan seluruh perangkat daerah agar meninggalkan ego sektoral yang berpotensi menghambat pembangunan.
Menurutnya, persoalan pembangunan di Maluku Tenggara saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi lintas OPD harus menjadi budaya kerja pemerintahan.
Ia tidak ingin lagi mendengar alasan bahwa suatu persoalan bukan menjadi urusan dinas tertentu. Sebaliknya, seluruh perangkat daerah diminta membangun kesadaran bersama untuk mencari solusi demi kepentingan masyarakat.
PROGRAM HARUS SEJALAN DENGAN RPJMD
Thaher juga mengingatkan bahwa setiap program dan anggaran yang dikelola perangkat daerah harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara 2025–2029.
Ia menegaskan, penyerapan anggaran yang tinggi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan sebuah OPD. Hal yang jauh lebih penting adalah hasil yang dicapai, manfaat yang dirasakan masyarakat, indikator keberhasilan yang terukur, serta perubahan nyata yang dihasilkan dari setiap program.
Bupati turut menekankan pentingnya loyalitas yang berlandaskan aturan, profesionalisme, dan kepentingan masyarakat.
Ia menghendaki pejabat yang berani menyampaikan kondisi sebenarnya, termasuk persoalan dan hambatan di lapangan, disertai tawaran solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam evaluasi kepemimpinan, Thaher menyebut empat ukuran utama yang akan menjadi perhatiannya, yakni integritas, kompetensi, kemampuan manajemen, dan hasil kerja.
Keempat aspek tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah seorang pejabat mampu menjalankan amanah dan menggerakkan organisasinya secara efektif.
Bupati juga mengingatkan bahwa pelantikan tidak serta-merta menjamin seseorang akan bertahan dalam jabatannya hingga akhir masa jabatan. Kepercayaan tersebut harus terus dibuktikan melalui kinerja dan tanggung jawab.
BIROKRASI HARUS BEKERJA LEBIH CERDAS
Menghadapi keterbatasan fiskal, kondisi wilayah kepulauan, tingginya biaya logistik, dan beragam tantangan pembangunan, Bupati meminta seluruh pejabat bekerja lebih cerdas, disiplin, kolaboratif, serta berorientasi pada hasil.
Ia meminta para pejabat segera mengenali persoalan, menguasai bidang tugas, memahami anggaran, memperkuat koordinasi lintas OPD, dan menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurut Thaher, Maluku Tenggara membutuhkan birokrasi yang tidak hanya menjalankan rutinitas pemerintahan, tetapi mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama ini pun diharapkan menjadi titik awal penguatan kepemimpinan birokrasi yang lebih efektif, berintegritas, dan bertanggung jawab.
Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bekerja bersama dengan semangat “SETARA SEJAHTERAKAN NEGERI” untuk mewujudkan Maluku Tenggara yang mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara Hebat.
0 Komentar