Komitmen tersebut juga menjadi salah satu pembahasan dalam audiensi antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Maluku yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan audiensi tersebut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Dahlan Tamher, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta perwakilan dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu strategis terkait penguatan sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah, pengendalian inflasi, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial di Kabupaten Maluku Tenggara.
Plt Sekda Maluku Tenggara, Dahlan Tamher, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan audiensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku. Menurutnya, kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia sangat penting dalam menjaga kestabilan perekonomian daerah.
“Ini merupakan momentum yang baik untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia, terutama dalam upaya pengendalian inflasi, peningkatan literasi keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujar Dahlan Tamher.
Ia juga berharap melalui pertemuan tersebut, berbagai program dan kebijakan Bank Indonesia dapat selaras dengan program pembangunan daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku Tenggara.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui TP2DD, baik pada aspek belanja daerah maupun pendapatan daerah.
Pada aspek belanja daerah, digitalisasi transaksi dilakukan melalui beberapa implementasi, antara lain penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, penerapan SP2D Online, serta implementasi Cash Management System (CMS) yang terhubung dengan Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Maluku Malut.
Sementara pada aspek pendapatan daerah, pemerintah daerah mendorong perluasan transaksi digital melalui penerapan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) serta layanan mobile banking dari Bank Maluku Malut dan sejumlah bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap proses transaksi keuangan daerah dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan modern, sekaligus mendukung program nasional percepatan digitalisasi di sektor pemerintahan daerah.
Program ini juga diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran kewajiban daerah secara non-tunai serta meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku menyampaikan komitmen BI untuk terus mendukung pemerintah daerah melalui berbagai program strategis, termasuk penguatan UMKM, digitalisasi sistem pembayaran, serta pengendalian inflasi daerah.
Audiensi tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mempererat kerja sama yang lebih konkret antara Bank Indonesia dan Pemda Maluku Tenggara guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
0 Komentar