Langgur, liputan21.com – Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menegaskan pentingnya menjembatani kebijakan nasional Ekonomi Biru dengan implementasi nyata di daerah, khususnya wilayah kepulauan, dalam kegiatan Dialog Strategis Nasional 2026 bertajuk “Ekonomi Biru Indonesia: Menjembatani Kebijakan Nasional dengan Implementasi Daerah”.
Kegiatan ini diselenggarakan in partnership with Beyond Borders Indonesia dan mengusung semangat One Village One Innovation, dengan menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Prof. Dr. Maman Hermawan (Guru Besar Politeknik AUP Jakarta), Prof. Dr. Martani Huseini (Guru Besar FIA UI, Dirjen KKP 2011–2012), serta Dr. Teguh Santosa (Pakar Komunikasi Politik dan Geopolitik, Ketua Umum JMSI Pusat).
Dalam sambutannya, Bupati Muhamad Thaher Hanubun menegaskan bahwa Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan memiliki posisi strategis dalam pengembangan Ekonomi Biru nasional.
“Ekonomi biru bukan hanya konsep kebijakan di tingkat pusat, tetapi harus diterjemahkan menjadi program konkret di daerah. Bagi Maluku Tenggara, laut adalah ruang hidup, sumber ekonomi, dan identitas masyarakat. Karena itu, kebijakan nasional harus berpihak dan adaptif terhadap karakter wilayah kepulauan,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, penguatan Ekonomi Biru di daerah harus berbasis pada kearifan lokal, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan dan pelaku usaha kecil di sektor kelautan dan pariwisata.
“Kami mendorong inovasi desa pesisir, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sebagai kunci keberhasilan implementasi Ekonomi Biru di daerah,” lanjutnya.
Dialog strategis ini menjadi ruang pertukaran gagasan antara pemerintah daerah, akademisi, dan pakar nasional guna memperkuat sinergi kebijakan dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi kelautan yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis yang mampu menjadikan daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara sebagai garda terdepan pelaksanaan Ekonomi Biru Indonesia.
0 Komentar