Bupati Maluku Tenggara Desak Pemerintah Pusat Perbaiki Data Administrasi Wilayah
Maluku Tenggara, Liputan 21.com — Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menegaskan perlunya perbaikan serius terhadap data administrasi yang keliru mengenai identitas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Hal tersebut disampaikannya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 yang digelar di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (28/7/2025).
Menurut Thaher, kekeliruan ini telah berlangsung lama, di mana sejumlah dokumen resmi dan informasi nasional masih mencampuradukkan identitas Maluku Tenggara dengan Kota Tual.
> “Jakarta itu selalu mengidentifikasi Maluku Tenggara sebagai Tual. Bahkan dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020, wilayah Kei Besar disebut sebagai bagian dari Tual. Padahal itu jelas-jelas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara,” tegas Thaher.
Ia menyebut bahwa kesalahan ini tidak hanya terjadi pada dokumen perundang-undangan, tetapi juga dalam promosi pariwisata dan penggunaan alamat oleh instansi vertikal yang berkantor di Langgur, namun masih mencantumkan Kota Tual sebagai alamat resmi.
> “Mulai sekarang harus disurati semua kementerian. Ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara itu Langgur, bukan Tual. Kalau masih pakai nama Tual, ya silakan pindah ke Tual,” sindir Thaher.
Salah satu contoh dampak nyata dari kekeliruan ini adalah proyek pembangunan pasar yang sebelumnya tercatat sebagai proyek milik Kota Tual, padahal dibangun untuk Maluku Tenggara.
> “Waktu Presiden Jokowi datang, pasar itu jelas dibangun untuk Maluku Tenggara. Tapi tiba-tiba dalam data, namanya hilang, muncul jadi milik Kota Tual. Saya harus ribut dulu, baru dikembalikan ke data yang benar,” ungkapnya.
Meski begitu, Thaher menekankan bahwa secara sosial dan kekerabatan, hubungan antara Maluku Tenggara dan Tual tetap harmonis.
> “Kita bersaudara, tapi secara pemerintahan kita berbeda. Jadi jangan lagi ada kekeliruan seperti ini, apalagi menyangkut wilayah perbatasan dan administrasi pemerintahan,” ujarnya.
Lebih jauh, Thaher memperingatkan bahwa kesalahan administratif seperti ini dapat berdampak langsung terhadap pembagian anggaran dan kebijakan pembangunan.
> “Jangan sampai gara-gara data yang keliru, dana dari pusat lebih besar ke Tual ketimbang Maluku Tenggara. Kementerian Keuangan juga tolong perhatikan, jangan kerja sambil tidur,” katanya dengan nada serius.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengkritik pendekatan pembangunan pemerintah pusat yang cenderung menyamaratakan semua daerah, tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan kepulauan seperti di Maluku Tenggara.
> “Jakarta sering samakan Maluku dengan Jawa. Padahal kita punya 76 pulau, 80 di antaranya berpenghuni. Anggaran dan pendekatan pembangunan harus sesuai kondisi wilayah,” jelasnya.
Thaher berharap Musrenbang RPJMD 2025–2029 menjadi titik awal untuk pembenahan data, penguatan koordinasi antar pemerintah, dan penyesuaian pembangunan yang benar-benar sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.
> “Kita harus bangun dan kerja serius. Jangan hanya ikut-ikutan pola yang tidak sesuai dengan kondisi kita,” tutupnya.
0 Komentar