Langgur, Liputan 21.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maluku Tenggara menggelar kegiatan Kajian Risiko Bencana (PRB) yang bertempat di Balai Ohoi Langgur, Kecamatan Kei Kecil, pada Senin pagi (14/07). Kegiatan ini dimulai pukul 08.30 WIT dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk para camat, kepala ohoi, relawan kebencanaan, serta unsur pemerintah daerah.
Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wakil Bupati Malra, C. Viali Rahantoknam, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya melindungi nyawa, harta benda, dan keberlanjutan pembangunan di Tanah Evav yang dicintai.
> “Kajian ini bukan sekadar identifikasi bahaya semata, tapi juga harus menyentuh aspek kerentanan sosial-ekonomi, kapasitas kelembagaan, hingga kekuatan kearifan lokal yang kita miliki,” tegas Rahantoknam saat membacakan sambutan.
Bupati juga mendorong BPBD untuk memanfaatkan teknologi terkini seperti pemetaan digital, data cuaca satelit, serta penerapan pendekatan Community-Based Disaster Risk Management (CBDRM) agar hasil kajian bersifat terukur, kontekstual, dan aplikatif sampai ke tingkat ohoi.
Ia juga mengingatkan bahwa dokumen PRB bukanlah sekadar persyaratan administratif untuk mendapatkan pendanaan, namun harus menjadi pedoman nyata yang hidup (living document) dan ditinjau secara berkala.
Dalam sambutannya, Bupati turut menyinggung peristiwa bencana yang belum lama terjadi, seperti angin puting beliung yang melanda Ohoi Debut dan hujan lebat yang menyebabkan banjir serta longsor di beberapa wilayah Kei Besar. Peristiwa-peristiwa tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa Maluku Tenggara merupakan wilayah yang memiliki risiko bencana multihazard, mulai dari angin kencang, banjir, longsor, abrasi pantai, hingga gempa bumi dan tsunami.
> “Semua ini menjadi pengingat bahwa upaya mitigasi bencana harus menyeluruh, termasuk penyusunan rute evakuasi yang ramah bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas,” ujarnya.
Lebih jauh, Bupati juga menekankan pentingnya peran sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan dalam pengurangan risiko bencana. Ia berharap CSR perusahaan, penelitian kampus, dan ceramah keagamaan bisa diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan ketangguhan masyarakat.
Kegiatan ini diharapkan menjadi batu loncatan menuju budaya sadar bencana di Maluku Tenggara. Dengan semangat kebersamaan "Ain Ni Ain", pemerintah daerah mendorong kolaborasi lintas sektor guna menciptakan Resilient Islands for Resilient People. (Kef)
0 Komentar