Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

Terungkap! Empat Tersangka Korupsi Proyek Talud Yarler Ditahan Kejari Tual, Kerugian Negara Rp500 Juta

Tual, Liputan21.com – Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan tembok penahan tanah (talud) di kawasan Yarler, Kota Tual, memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tual resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan terhadap mereka.

Keempat tersangka masing-masing berinisial ASR, OSP, CS, dan MR. Penetapan tersangka dilakukan oleh Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Tual pada 16 November 2026.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan mark-up dan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada paket pekerjaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) tembok penahan tanah Yarler Tahun Anggaran 2020.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tual, Budi Setiawan, S.P., S.H., dalam keterangan resminya menjelaskan bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan Kepala Kejaksaan Negeri Tual.

PROYEK RP1,24 MILIAR, KERUGIAN NEGARA DIPERKIRAKAN RP500 JUTA

Fakta yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah nilai kontrak pekerjaan yang mencapai Rp1.241.622.133,64 atau sekitar Rp1,24 miliar.
Proyek tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tual.

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dugaan kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut diperkirakan mencapai kurang lebih Rp500 juta.

Angka tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pengungkapan perkara dugaan korupsi yang kini ditangani penyidik Kejari Tual.

EMPAT TERSANGKA LANGSUNG DITAHAN

Usai ditetapkan sebagai tersangka, keempat orang tersebut langsung menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tual.

Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, berdasarkan surat perintah penahanan masing-masing tersangka.

Dalam perkara ini, terhadap tersangka ASR, OSP, dan CS, penyidik menerapkan sangkaan primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.

Sementara sangkaan subsidair menggunakan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.

Adapun terhadap tersangka MR, penyidik menerapkan sangkaan primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan subsidair Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.

Penetapan dan penahanan empat tersangka ini menjadi perkembangan penting dalam penanganan dugaan korupsi proyek infrastruktur di Kota Tual.

Publik kini menantikan proses hukum selanjutnya untuk mengungkap secara terang dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut.

ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, keempat orang tersebut tetap memiliki hak hukum dan harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kejari Tual melalui proses penyidikan akan mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara dan pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak dalam proyek pembangunan tembok penahan tanah Yarler Tahun Anggaran 2020.

Posting Komentar

0 Komentar