Dalam forum tersebut, Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, memaparkan kondisi riil kawasan perbatasan, khususnya di Pulau Kei Besar yang menjadi salah satu wilayah prioritas nasional.
Ia menegaskan bahwa status Maluku Tenggara sebagai daerah perbatasan negara sekaligus Pulau Kecil Terluar (PPKT) menjadikan wilayah ini memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan kedaulatan sekaligus etalase negara. Namun di sisi lain, berbagai tantangan masih dihadapi, terutama terkait keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas.
“Sebagian besar wilayah Pulau Kei Besar memiliki kontur berbukit dengan akses terbatas. Hingga saat ini masih terdapat puluhan desa (ohoi) yang belum terhubung dengan jalan layak, bahkan ada yang masih terisolir,” ungkap Bupati.
Selain kondisi geografis, faktor kerentanan bencana seperti gelombang tinggi, angin kencang, hingga abrasi pantai turut memperburuk keterbatasan mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan. Hal ini berdampak langsung terhadap tingkat kemiskinan yang masih tinggi, di mana Pulau Kei Besar menjadi penyumbang terbesar kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.
Dalam pemaparannya, Bupati juga menyoroti masih rendahnya akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Data menunjukkan masih banyak rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi dan air minum layak, serta tingginya jumlah rumah tidak layak huni.
Meski demikian, Maluku Tenggara memiliki potensi besar di sektor perikanan, perkebunan, dan pariwisata. Produksi perikanan tangkap yang melimpah, serta komoditas unggulan seperti kelapa dan pala, dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi jika didukung dengan sistem distribusi dan pengolahan yang lebih baik.
Untuk itu, pemerintah daerah mendorong pengembangan kawasan secara terintegrasi dengan menjadikan Kota Elat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan simpul konektivitas di Pulau Kei Besar. Pengembangan tersebut mencakup pembangunan pasar, terminal, serta peningkatan kapasitas dermaga guna mendukung arus barang dan jasa.
Di sektor sumber daya manusia, Bupati juga mengakui masih adanya keterbatasan, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan.
Minimnya sarana prasarana pendidikan, serta belum optimalnya layanan kesehatan menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap adanya sinergi dan dukungan konkret dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan secara menyeluruh.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk membuka ruang kolaborasi lintas sektor, guna mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutup Bupati.
0 Komentar